JAKARTA-Direktur
Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma), Said Salahudin
mengemukakan, Ketua Bawaslu Muhammad sebaiknya mundur, jika tidak mampu
melawan DKPP dalam mengurusi sengketa Pemilu.
Langkah Ketua Bawaslu menemui Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar guna meminta pendapat hakim konstitusi, terkait adanya persoalan kewenangan antara lembaga Bawaslu dan DKPP pada Selasa (24/9) adalah sikap yang keliru, bahkan memalukan.
"Ketua Bawaslu seperti orang yang tidak paham hukum. MK itu kan lembaga peradilan yang menilai suatu perkara adalah melalui proses persidangan. Bukan melalui forum konsultasi. Pendapat hukum baru bisa diberikan oleh MK setelah didahului proses pemeriksaan perkara. Kalau setiap perkara bisa diselesaikan melalui konsultasi, ya tidak perlu ada MK lagi. Ini yang keliru dipahami oleh Ketua Bawaslu. Jadi yang perlu diingat bahwa MK itu bukan kantor konsultan hukum," kata Said di Jakarta, Jumat (27/9).
Menurutnya, upaya meminta pendapat hukum dari MK itu menunjukkan Ketua Bawaslu tidak punya nyali untuk berhadapan dengan DKPP di muka disidang MK.
Maksudnya, kalau memang Ketua Bawaslu merasa ada problem kewenangan di antara lembaganya dengan DKPP, mestinya dia ajukan secara formal permohonan penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) kepada MK.
Langkah itu adalah mekanisme hukum yang disediakan oleh UU yang bisa dia tempuh.
"Kalau melalui forum konsultasi, itu sepihak namanya. MK hanya bisa mendengar keluhan Bawaslu, sedangkan DKPP tidak mendapatkan kesempatan untuk mengemukakan pendapat lembaganya," tegasnya.
Dia mengaku mencium motif personal di balik permintaan pendapat Ketua Bawaslu kepada MK itu.
Sinyal itu terlihat di mana belum lama ini Bawaslu mendapatkan sanksi peringatan dari DKPP karena terbukti tidak profesional dalam menangani Sengketa Pemilu pada kasus caleg dari Partai Amanat Nasional (PAN).
Sedangkan Ketua MK belum lama ini juga pernah menyampaikan kritiknya terhadap DKPP.
"Jadi, Ketua Bawaslu ini seperti sedang bermain politik. Dia coba memanfaatkan sentimen Ketua MK terhadap DKPP tersebut. Semacam ingin mencari backing dari lembaga lain," tuturnya.//sumber suara pembaruan// [R-14]
Langkah Ketua Bawaslu menemui Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar guna meminta pendapat hakim konstitusi, terkait adanya persoalan kewenangan antara lembaga Bawaslu dan DKPP pada Selasa (24/9) adalah sikap yang keliru, bahkan memalukan.
"Ketua Bawaslu seperti orang yang tidak paham hukum. MK itu kan lembaga peradilan yang menilai suatu perkara adalah melalui proses persidangan. Bukan melalui forum konsultasi. Pendapat hukum baru bisa diberikan oleh MK setelah didahului proses pemeriksaan perkara. Kalau setiap perkara bisa diselesaikan melalui konsultasi, ya tidak perlu ada MK lagi. Ini yang keliru dipahami oleh Ketua Bawaslu. Jadi yang perlu diingat bahwa MK itu bukan kantor konsultan hukum," kata Said di Jakarta, Jumat (27/9).
Menurutnya, upaya meminta pendapat hukum dari MK itu menunjukkan Ketua Bawaslu tidak punya nyali untuk berhadapan dengan DKPP di muka disidang MK.
Maksudnya, kalau memang Ketua Bawaslu merasa ada problem kewenangan di antara lembaganya dengan DKPP, mestinya dia ajukan secara formal permohonan penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) kepada MK.
Langkah itu adalah mekanisme hukum yang disediakan oleh UU yang bisa dia tempuh.
"Kalau melalui forum konsultasi, itu sepihak namanya. MK hanya bisa mendengar keluhan Bawaslu, sedangkan DKPP tidak mendapatkan kesempatan untuk mengemukakan pendapat lembaganya," tegasnya.
Dia mengaku mencium motif personal di balik permintaan pendapat Ketua Bawaslu kepada MK itu.
Sinyal itu terlihat di mana belum lama ini Bawaslu mendapatkan sanksi peringatan dari DKPP karena terbukti tidak profesional dalam menangani Sengketa Pemilu pada kasus caleg dari Partai Amanat Nasional (PAN).
Sedangkan Ketua MK belum lama ini juga pernah menyampaikan kritiknya terhadap DKPP.
"Jadi, Ketua Bawaslu ini seperti sedang bermain politik. Dia coba memanfaatkan sentimen Ketua MK terhadap DKPP tersebut. Semacam ingin mencari backing dari lembaga lain," tuturnya.//sumber suara pembaruan// [R-14]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar