Minggu, 11 Januari 2026

Indonesian Airsofter Association (INASSOC) Indramayu Gelar Muscab

 

 


Bicara Siapa Dia:Inassoc generasi muda disiplin sportivitas

MAJALAHGALANG.COM-INDRAMAYU JAWA BARAT: Kegiatan Musyawarah Cabang (Muscab) Indramayu I Indonesian Airsofter Association (INASSOC) Kabupaten Indramayu berlangsung secara demokratis, Minggu (11/01/2016) di Entertainment Karangmalang Indramayu Jawa Barat.

Dalam forum musyawarah tersebut, mantan Ketua KNPI Kabupaten Indramayu, Yoga Hardiansyah SH, terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Pengurus Cabang INASSOC Kabupaten Indramayu periode 2026–2030.

Seluruh peserta muscab sepakat memberikan mandat kepemimpinan kepada Yoga Hardiansyah untuk menakhodai organisasi pecinta olahraga airsoft  yang baru pertama kali ada di Kota Mangga.


 

Musyawarah Cabang Indramayu I INASSOC dipimpin oleh Sodikin selaku Pimpinan Sidang, yang memastikan seluruh rangkaian agenda berjalan sesuai dengan mekanisme organisasi dan prinsip musyawarah mufakat.

Acara Muscab tersebut dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu, Dr H Caridin. Dalam sambutannya, ia menyampaikan harapan agar INASSOC tidak hanya menjadi wadah penyaluran hobi semata, tetapi juga berkembang sebagai organisasi yang berkontribusi positif bagi pembinaan generasi muda, kedisiplinan, sportivitas, serta kepatuhan terhadap aturan hukum yang berlaku.


 

“Airsoft bukan sekadar hobi, tetapi dapat menjadi sarana pembinaan karakter, kebersamaan, dan prestasi apabila dikelola secara profesional dan bertanggung jawab,” ujar Dr Caridin.

Ia juga mendorong agar INASSOC Indramayu mampu bersinergi dengan pemerintah daerah serta aparat terkait dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan citra positif olahraga airsoft di tengah masyarakat.

Dengan terpilihnya kepengurusan baru, diharapkan INASSOC Kabupaten Indramayu semakin solid, aktif menggelar kegiatan positif, serta menjadi organisasi olahraga rekreasi yang tertib, legal, dan berorientasi pada pembinaan.(www:majalahgalang.com//ras/rewi)

Sabtu, 10 Januari 2026

Pencabutan Izin Bukit Doa Karanganyar Yayasan Keluarga Anugerah Siap Gugat Bupati Ke PTUN

 

DENGGOL Bicara Siapa Dia: Dimana kerukunan antar umat beragama….?

MAJALAHGALANG.COM-SOLO JAWA TENGAH:Keputusan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar mencabut izin pembangunan kawasan spiritual “Bukit Doa” di wilayahnya memicu gelombang protes dari pihak pengelola.

Yayasan Keluarga Anugerah Surakarta (YKAS), yang berada di balik proyek tersebut, menyatakan tidak akan tinggal diam. Melalui kuasa hukumnya, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) GP Ansor, yayasan siap menggugat Bupati Karanganyar ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Langkah pencabutan lima Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang sebelumnya telah dikeluarkan secara sah oleh Pemkab dinilai sebagai tindakan sewenang-wenang dan tidak transparan.

Ketua Umum LBH GP Ansor, Dendy Zuhairil Finsa, mengecam keras proses pencabutan yang berlangsung kilat hanya dalam waktu tiga hari—tanpa adanya dialog atau pemberitahuan resmi kepada pihak yayasan.

“PBG yang sudah diterbitkan secara administratif sah tiba-tiba dikoreksi, ditunda, lalu dicabut. Semua terjadi tanpa komunikasi. Ini bukan lagi soal teknis perizinan, tapi soal niat baik pemerintah daerah dalam menjunjung prinsip keadilan dan kebebasan beragama,” tegas Dendy di Solo, Kamis (8/1/2026).

Dendy menduga kuat bahwa keputusan Bupati Karanganyar dipengaruhi oleh tekanan dari kelompok tertentu. Ia menyoroti Surat Keputusan (SK) Bupati Nomor 500.16.7/505/2025 yang diterbitkan pada September 2025 sebagai awal mula ketidakkonsistenan kebijakan.

SK tersebut awalnya hanya menunda pembangunan, namun kemudian berkembang menjadi pencabutan total izin, diduga atas dasar surat-surat dari ormas yang menolak keberadaan kawasan tersebut.

“Ini berpotensi menjadi bentuk intoleransi birokrasi yang bersembunyi di balik dokumen administratif. Saat negara takut pada tekanan kelompok, maka konstitusi tentang kebebasan berkeyakinan justru dikorbankan,” ujar Dendy.

Ketua YKAS, Tri Waluyo, menambahkan bahwa Bukit Doa dirancang bukan semata sebagai tempat ibadah, melainkan juga sebagai ruang edukasi dan penguatan nilai-nilai spiritual yang inklusif. Menurutnya, proyek ini justru bertujuan memperkuat kerukunan antarumat beragama melalui pendekatan budaya dan sosial.

Sebagai langkah awal, LBH GP Ansor telah mengajukan banding administratif kepada Pemkab Karanganyar. Namun, jika respons tetap mengabaikan hak-hak konstitusional warga negara, gugatan ke PTUN akan segera diajukan.

Bagi YKAS dan LBH GP Ansor, persoalan ini melampaui urusan perizinan bangunan. Ini adalah ujian nyata terhadap komitmen negara dalam menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan salah satu pilar utama Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 di tengah dinamika sosial yang semakin kompleks.

Masyarakat kini menanti apakah Pengadilan Tata Usaha Negara akan menjadi penjaga terakhir keadilan administratif, atau justru membuka celah lebih luas bagi praktik diskriminasi berkedok regulasi-Source facebook- (www.majalahgalang.com//ras)

Jumat, 09 Januari 2026

Presiden Prabowo Minta Pelayanan Jemaah Haji Dilakukan Transparan Tahun 1447 Hijriah 2026 Masehi

 



DENGGOL Bicara Siapa Dia:Pastikan Tidak Ada Pungli

MAJALAHGALANG.COM-JAKARTA:Pemerintah melalui Kementerian Haji (Kemenhaj) berkomitmen untuk mengoptimalkan pelayanan dan meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi bagi jemaah Indonesia. Hal ini sejalan dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto yang meminta agar penyelenggaraan haji dilakukan secara transparan dan akuntabel.

“Kami dari Kementerian Haji tentu harus menyiapkan sedini mungkin, secermat mungkin, dan fokus kami adalah ketepatan waktu, kualitas layanan, perlindungan jemaah, dan tata kelola yang akuntabel, sesuai dengan permintaan dari Presiden bahwa (penyelenggaraan) haji harus dikelola dengan transparan dan akuntabel,” ujar Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf, dalam keterangan persnya di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Kamis (08/01/2026).

Menhaj menekankan bahwa pihaknya tidak hanya menyiapkan aspek teknis tetapi juga memperkuat tata kelola, pengawasan, dan integritas penyelenggaraan haji secara menyeluruh, dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait.

“Di Kementerian Haji ini kita ditemani dengan berbagai pihak dari luar, dari aparat penegak hukum yang masuk menjadi bagian dari kita. Dari KPK ada yang masuk ke kita, dari Kejaksaan juga ada yang masuk ke kita, semuanya dalam rangka untuk memastikan bahwa proses haji bisa berlangsung dengan transparan dan akuntabel,” ujarnya.

Menhaj menambahkan, prinsip utama penyelenggaraan haji tahun ini menempatkan pelayanan jemaah sebagai prioritas utama, dengan kepastian proses, kepatuhan terhadap regulasi, serta menjunjung tinggi akuntabilitas. Setiap kebijakan diarahkan agar berdampak langsung pada kenyamanan, keselamatan, dan ketenangan jemaah. 

“Pemerintah ingin memastikan bahwa pelayanan pelaksanaan ibadah haji bisa berjalan dengan aman, nyaman, dan tenang dalam menjalankan ibadah. Termasuk juga kita berharap para jemaah berangkat dalam keadaan kondisi sehat, di sana pun sehat, dan insyaallah pulang ke tanah air dalam keadaan sehat pula dengan kondisi dengan status sebagai haji yang mabrur,” kata Menhaj.

Terkait progres persiapan layanan di Arab Saudi, Menhaj menegaskan bahwa pihaknya mengawal secara intensif penyediaan layanan akomodasi, konsumsi, dan transportasi melalui koordinasi erat dengan otoritas Arab Saudi agar layanan sesuai standar, tepat waktu, dan mampu melayani jemaah Indonesia dalam jumlah besar.

“Kita sudah memastikan sebagian besar akomodasi, konsumsi, dan transportasi di Saudi walaupun belum 100 persen. Transportasi sudah 100 persen, konsumsi sudah 100 persen, akomodasi Madinah sudah 93 persen, akomodasi di Makkah belum terlalu signifikan tapi insyaallah dalam waktu seminggu ini kita pastikan akan bisa segera selesai,” ujarnya.

Sementara di dalam negeri, persiapan penerbangan, asrama, dan embarkasi dilakukan sejak awal melalui koordinasi lintas kementerian, maskapai, serta pengelola bandara. Asrama haji disiapkan untuk memastikan jemaah memperoleh layanan yang tertib, nyaman, dan aman sebelum keberangkatan ke Tanah Suci.

Menhaj menekankan bahwa layanan kesehatan menjadi prioritas utama dengan memastikan pemenuhan istithaah kesehatan, kesiapan tenaga medis, serta sistem layanan kesehatan yang memadai baik di Tanah Air maupun di Arab Saudi. 

“Terkait dengan kesehatan ini, layanan medis tetap tidak terlewatkan karena kesehatan para jemaah haji menjadi prioritas kita,” ujarnya. Menutup pernyataannya, Menhaj kembali menekankan komitmennya untuk melaksanakan pelayanan haji secara profesional dan transparan.

“Terakhir, kami sampaikan bahwa kami berkomitmen menyelenggarakan haji 2026 ini secara profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan serta perlindungan jemaah,” tandasnya.Source https://www.setneg.go.id/-DND/UN–HumasKemensetneg-- (www.majalahgalang.com//ras/thio s depari)

 

 

KPK Tangkap Mantan Direktur Pengolahan PT Pertamina Tersangka Penerima Suap

 

 


DENGGOL Bicara Siapa Dia :Korupsi Suap Makin Parah

MAJALAHGALANG.COM-JAKARTA:Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penahanan terhadap satu orang Tersangka, yaitu CD selaku Direktur Pengolahan PT Pertamina periode 2012-2014 terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa suap pengadaan katalis di PT Pertamina, pada Senin (5/1).

Dalam perkara ini, KPK sebelumnya telah menahan 3 (tiga) orang Tersangka lainnya, yakni GW selaku Direktur PT MP; FAG selaku Manajer Operasi di PT MP; serta APA sebagai pihak swasta.

Setelah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik dan tim kesehatan KPK, terhadap Tersangka CD selanjutnya dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama, terhitung sejak tanggal 5 s.d 24 Januari 2025. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan (Rutan) Cabang KPK Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi.

Dalam konstruksi perkaranya, CD diduga melakukan pengkondisian atas perusahaan milik GW (PT MP), yang menggunakan nama Albemarle Corp, agar dapat mengikuti dan memenangkan tender pengadaan katalis di PT Pertamina. Sebelumnya, PT MP juga pernah mengikuti tender tersebut, namun dinyatakan tidak lolos uji ACE Test.

Pengkondisian yang dilakukan CD adalah dengan membuat kebijakan penghapusan kewajiban lolos uji ACE Test bagi produk katalis. Hal itu, membuat PT MP menjadi pemenang tender di Balongan untuk periode 2013 s.d. 2014, dengan nilai kontrak sebesar USD14,4 juta. Dari praktik tersebut, CD diduga menerima sekurang-kurangnya Rp1,7 miliar.

Atas perbuatannya, CD sebagai penerima suap disangkakan telah melanggar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Siaran Pers :1/HM.01.04/KPK/56/1/2026 (www.majalahgalang.com//ras/rewi)

Rabu, 07 Januari 2026

Kasdam III Siliwangi Brigjen TNI Agus Bhakti Resmi Lantik 467 Prajurit

 





DENGGOl Bicara Siapa Dia:Tegakkan Dan Jaga Keutuhan NKRI

MAJALAJHGALANG.COM-INDRAMAYU JAWA BARAT:Kasdam III/Siliwangi Brigjen TNI Agus Bhakti, S.I.P., M.I.P., M.Han., mewakili Pangdam III/Slw memimpin Upacara Penutupan Pendidikan, Pelantikan dan Penyumpahan Prajurit Pendidikan Pertama Bintara (Dikmaba) Infanteri TNI AD Gelombang II TA 2025 yang berlangsung khidmat di Lapangan Patriot Dodik Secaba Rindam III/Siliwangi Kabupaten Bandung, Rabu (07/01/2026).

Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 467 Prajurit Siswa resmi dilantik menjadi Bintara TNI Angkatan Darat dengan pangkat Sersan Dua (Serda). Prosesi pelantikan dan penyumpahan dilaksanakan sesuai tradisi militer, menandai berakhirnya masa pendidikan pertama para siswa serta dimulainya status baru mereka sebagai prajurit profesional.

Pangdam III/Slw dalam sambutannya yang dibacakan Kasdam III/Slw menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh Bintara yang baru saja menyelesaikan pendidikan.

“Selaku Pangdam III/Siliwangi, saya mengucapkan selamat kepada para Bintara yang telah menyelesaikan pendidikan pertama dengan baik. Mulai hari ini, kalian resmi menjadi prajurit dengan menyandang pangkat Sersan Dua dan bergabung dalam Bintara TNI AD,” ungkap Kasdam.



Keberhasilan yang diraih bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan awal dari perjalanan panjang pengabdian kepada bangsa dan negara. Selama mengikuti pendidikan, para siswa telah ditempa dalam aspek fisik, mental, intelektual serta ilmu keprajuritan guna membentuk karakter prajurit yang disiplin, tangguh, setia dan terhormat.

 Tantangan tugas ke depan akan semakin kompleks seiring perubahan dunia yang begitu cepat. Oleh karena itu, para Bintara baru diharapkan memegang teguh Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan Delapan Wajib TNI sebagai pedoman dalam setiap langkah pengabdian.

Disiplin dan loyalitas, menurutnya, merupakan kunci utama dalam menjawab setiap panggilan tugas, baik dalam menjaga kedaulatan negara, mendukung pembangunan maupun membantu rakyat.“Jadilah prajurit yang hadir dengan ketegasan sekaligus keteladanan. Tunjukkan dedikasi dengan kerja keras, sikap rendah hati dan perilaku terpuji di mana pun kalian bertugas,” tutur Kasdam.

 Pada rangkaian upacara tersebut, para mantan siswa Dikmaba menunjukkan berbagai keterampilan dan talenta dalam sebuah demonstrasi, seperti sisingaan, beladiri taktis dan kolone senapan.Pendam III/Siliwangi-(www//majalahgalang.com//ras/ @ Erwin )

Kejaksaan Negeri Indramayu Tetap Usut Tuntas Dugaan Peyimpangan Keuangan Perumdam Tirta Darma Ayu Rp 2 Miliar

 



DENGGOL Bicara Siapa Dia:Desakan Publik APH Usut Sampai Tuntas

 

MAJALAHGALANG.COM-INDRAMAYU JAWA BARAT:Ditemui Kepala Kejaksaan Negeri Indramayu Dr Muhammad Fadlan SH MH menjelaskan melalui Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Indramayu Endang Darsono SH MH terkait tentang dugaan penyalhgunaan keuangan Perumdam Tirta Darma Ayu sebesar Rp 2 Miliar di Kantor Kejaksaan -Rabu (7/1/2026)

 

Terkait tentang itu wartawan minta penjelasan  tentang Dirut Perumdam Tirta Darma Ayu Nurpan  transfer uang melalui BSI Bank Syariah Indonesia ke rekening  Berkah Ramadhan Sejahtera sebesar 2 Miliar.Padahal terlihat perusahaan PT Berkah Ramadhan Sejahtera tidak memiliki hubungan kinerja rekanan kontrak usaha dengan Perumdam TDA.

Atas pengakuan dari Dirut Perumdam TDA Nurpan katanya uang Rp 2 Miliar yang di transfer ke PT Berkah Ramadhan Sejahtera setelah kisruh kemudian uang tersebut di tarik kembali,kemudian di transfer ke rekening PT TNS.

Dalam hal ini perkara ini telah di tangani oleh Kejaksaan Negeri Indramayu,telah menundang Tiga Direksi Perumdam TDA bagaimana tindak lanjutnya….? Padahal sudah terjadi bisakah perbuatan ini jadi delik TPPU.

Transfer uang Rp 2 miliar dari Perumdam TDA ke PT BRS ini dapat dikategorikan sebagai fraud dalam ilmu akuntansi atau indikasi dugaan korupsi yang sudah terjadi,secara hukum.Mohon penjelasannya.

Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Indramayu Endang Darsono SH MH menaggapai pertanyaan tersebut diatas menjelaskan bahwa Pihak Kejaksaan Indramayu tetap tindak lanjuti sesuai proses hukum kasus dugaann penyalgunaan keuangan oleh Dirut Perumdam Tirta Darma Ayu.

Bahwa perkara ini masih tetap di tindak lanjuti dan kami sedang melakukan pendalaman penyelidikan serta belum menentukan deliknya Ujar,Endang Darsono.

Secara terpisah penjelasan tokoh politisi Indramayu Efendi menjelaskan sejak mencuat dan viral kasus dugaan penyimpangan keuangan perusahaan Perumdam Tirta Darma Ayu melibatkan sejumlah oknum pejabat teras ternyata dari pihak Kejaksaan Negeri Indramayu tanggap dengan melayangkan terbitnya surat perintah penyelidikan Kepala Kejaksaan Negeri Indramayu bernomor PRINT / 05 / M. 2.2.1/ Fd. 1/ 11 /2025  tanggal 27 November 2025.



 

Surat panggilan yang bersifat rahasia tapi menyebar ke publik lewat WhatsApp Grup maupun dari kalangan media di Indramayu,sebanyak tiga lembar dan diterima langsung oleh bagian humas Perumdam Tirta Dharma Ayu.

Adapun surat undangan ditujukan kepada Direktur Umum, Manajer keuangan, Manajer bidang Umum sebanyak satu lembar  yang mana keduanya diminta menghadap jaksa penyelidik yaitu Endang Darsono SH MH,Aji Ibnu Rusyd SH, Ilham Pradana SH. M.Kn, dan Dian Ayu Yuhana SH,di kantor Kejaksaan Negeri Indramayu.

Lebih lanjut dijelaskan Efendi pada Hari Kamis (2/1/2026 ) di rumahnya adapun dugaan transaksi mencurigakan Rp 2 miliar di Perumdam Tirta Darma Ayu telah dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.

Ia mengaku memiliki salinan resi transaksi yang mengarah pada PT Berkah Ramadhan Sejahtera (BRS) yang beralamat di Jalan Panembahan Utara RT 015 RW 002, Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon sudah tutup permanen.

 Perusahaan ini bergerak di bidang penjualan daging, yang menurutnya diduga tidak ada kaitannya dengan kebutuhan operasional PDAM Indramayu.“Transfer uang Rp 2 miliar dari PDAM ke PT BRS ini dapat dikategorikan sebagai fraud dalam ilmu akuntansi atau indikasi dugaan korupsi yang sudah terjadi,” ujarnya



Bahwa perusahaan yang menurutnya bergerak di bidang penyediaan daging sapi potong dan unggas, bukan penyedia air curah.Dijelaskan Efendi menilai penjelasan Dirut bertentangan dengan kerja sama resmi Perumdam TDA yang selama ini dilakukan dengan PDAM Tirta Kemuning Kuningan .

Secara tegas disampaikan Efendi bahwa PT BRS sudah lama tidak beroperasi dugaan tidak memiliki tagihan rejening air curah Rp 2 Miliar,dugaan transaksi aliran dana gelap,diminta Kejati Jawa Barat dapat mengusut rekam jejak usaha PT BRS jelas,Efendi.

Seperti yang disampaikankanDirut Perumdam Tirta Darma Ayu Nurpan SE M.Si pada sejumlash wartawan tentang surat undangan Kejaksaan Negeri Indramayu pihak jajaran direksi tetap kooperatif untuk memberikan penjelasan beserta dokumen yang dibutuhkan.Penjelasan klarifikasi menyeluruh seusai memenuhi undangan permintaan keterangan di Kejaksaan Negeri Indramayu,jelasnya pada Selasa (2/12/2025).

Terkait pemeriksaan dana Rp 2 miliar ramai jadi wacana publik dengan ini menegaskan bahwa dana tersebut telah dikembalikan ke rekening Perumdam Tirta Darma Ayu kemudian dialihkan ke PT TNS sesuai ketentuan kontrak investasi.

Selain itu Perumdam TDA juga melunasi kewajiban pembayaran air curah kepada PDAM Kabupaten Kuningan. Karena itu, ia berharap isu yang berkembang tidak menimbulkan kesalahpahaman.jelasnya.(source www.sorana.co.id//ras)-(majalahgalang.com//ra)

 

 

Selasa, 06 Januari 2026

Pemkot Makassar Bantu Rp 500 Juta Korban Banjir Dan Longsor Di Medan Sumut

 




DENGGOL Bicara Siapa Dia:Peduli Kemanusian

 MAJALAHGALANG.COM-MEDAN SUMUT:Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Surya menerima bantuan dari Pemerintah Kota (Pemko) Makassar senilai Rp500 juta. Bantuan tersebut diharapkan bisa membantu masyarakat yang terdampak bencana banjir dan longsor. 

 

Bantuan tersebut diterima Wagub Sumut Surya yang diserahkan Walikota Makassar Munafri Arifuddin di ruang kerja Wagub Sumut, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Selasa (6/1/2026).

 

Surya mengucapkan terimakasih atas bantuan dari Pemko Makassar. Menurutnya, bantuan tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat Sumut yang terdampak bencana banjir dan longsor. 

 

"Kami akan segera menyalurkan bantuan yang telah diberikan kepada masyarakat yang terdampak musibah banjir dan tanah longsor. Ada 18 kabupaten/kota di Sumut yang terdampak bencana banjir dan longsor," kata Surya.

 

Surya menyampaikan, saat ini Sumut masih dalam tahap transisi. Berbagai bantuan pun datang dari berbagai daerah, salah satunya dari Kota Makassar ini. Hingga kini, bantuan terus disalurkan kepada daerah yang terdampak bencana melalui jalur darat. "Ada sekitar 4-5 truk bantuan yang dikirim setiap hari," kata Surya. 

 

Berdasar catatan Posko Darurat Bencana, per 3 Januari 2026 tercatat jumlah masyarakat terdampak mencapai 479.045 KK atau 1.803.549 jiwa terdampak, sebanyak 3.032 KK atau 14.937 jiwa mengungsi, 366 jiwa meninggal dunia, 205 jiwa luka-luka, dan 59 jiwa hilang. 

 

Sementara Walikota Makassar Munafri Arifuddin menyampaikan, bahwa Pemko Makassar telah melakukan rangkaian perjalanan misi kemanusiaan di tiga provinsi. Sebelumnya bantuan telah diberikan ke Provinsi Sumatera Barat dan Aceh.

 

"Pada hari ini, kami disambut Wakil Gubernur Sumut untuk menyampaikan amanah. Semoga bantuan ini bisa membantu masyarakat yang terkena dampak bencana, dan semoga Sumut bisa bangkit setelah terjadinya bencana ini," pungkasnya. SOURCE https://sumutprov.go.id/H21/DISKOMINFO SUMUT-(www//majalahgalang.com//ras/wani)