16 Organisasi Wartawan Sepakat Bentuk Forum Ketua Organisasi Wartawan Indramayu (FKOWI)

Tampak dalam Gambar Baju Kuning Sekretaris Raskhanna S Depari, Ketua Erwanto Dan Bendahara Muhtadi (foto tim fmci )

DENGGOL Bicara Siapa Dia:FKOWI Jalin Komunikasi Independen Antar Jurnalis

MAJALAHGALANG.COM-INDRAMAYU JAWA BARAT:Untuk meningkatkan hubungan silaturahmi antar ketua organisasi wartawan sekabupaten Indramayu, sebanyak 16 ketua organisasi wartawan membentuk organisasi, dimana anggotanya adalah para ketua organisasi wartawan yang ada di Kabupaten Indramayu, Sabtu (25/07/2026) bertempat di Sekretariat FKOWI, Jalan Siapem 3 Komplek Perumahan Madani Residence Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu.

Organisasi tersebut bernama Forum Ketua Organisasi Wartawan Indramayu, atau disingkat FKOWI.Dalam pertemuan tersebut disepakati sebagai Ketua FKOWI Erwanto dari Organisasi FMCI, Sekretaris Raskhana S Depari dari Organisasi AJII, dan Bendahara Mutadi dari FWJI.

Ketua FKOWI, Erwanto mengatakan, ada 16 ketua organisasi wartawan yang menghadiri pertemuan itu yaitu, Ketua Forum Media Cetak Indramayu (FMCI) Erwanto, Ketua Aktivitas Jurnalisitik Independen Indonesia (AJII) Raskhanna S Depari, Ketua Forum Wartawan Jaya Indonesia (FWJI) Mutadi, Ketua Persatuan Jurnalis Siber (PJS) Nurdiansyah, Ketua Komite Wartawan Reformasi Indonesia (KWRI) Suwardi, Ketua Himpunan Insan Pers Indonesia (HIPSI) Solehudin, Ketua Asosiasi Jurnalis Internasional Bersatu (AJIB) Arip Kusnandar, Ketua Persatuan Wartawan Republik Indonesia Jaya (PWRI Jaya) Sony Sahroni.

“Ketua Sekretaris Bersama (SEKBER) Nunung, Ketua Asosiasi Wartawan Indonesia (AWI) Toyidin, Ketua Komunitas Jurnalis Pantura Indramayu (KJPI) Apip, Ketua Forum Wartawan Indramayu Timur (FORWIT) Abdul Gani, Bendahara Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) H. Wawan Wahyudi, Ketua Persatuan Jurnalis Indramayu Barat (PJIB) Satori, Ketua Wartawan Online Indonesia (IWOI) Atim Sawano, dan Ketua Jurnalis Online Indonesia (JOIN) Cutisna,” terang Erwanto.

Menurut Erwanto, dirinya merasa prihatin melihat kondisi para ketua organisasi wartawan yang ada di Kabupaten Indramayu yang kurang menjalin hubungan silaturahmi. Apalagi melihat keadaan dunia jurnalis yang sekarang ini yang dalam keadaan memprihatinkan. Salah satu contoh adalah dengan berhentinya berlangganan koran dari semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Indramayu yang membuat wartawan media cetak merasa pusing karena mereka mengandalkan biaya pencetakan koran dari berlangganan koran.

“Sejak tahun 2026, semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Indramayu berhenti berlangganan koran. Darimana mana kami bisa mendapatkan biaya untuk mencetak koran, sedangkan pelanggan korannya tidak ada,” terang Erwanto, yang juga sebagai Pemimpin Redaksi di Surat Kabar Cakrawala dan cakrawalaonline.

Erwanto berharap dengan terbentuknya Forum Ketua Organisasi Wartawan Indramayu (FKOWI) ini bisa meningkatkan hubungan silaturahmi antar ketua organisasi wartawan yang ada di Kabupaten Indramayu, serta bisa mendapatkan solusi untuk menghadapi keadaan dunia jurnalis yang lagi lesu ini.

Sedangkan Ketua Aktitivitas Jurnalistik Independen Indonesia (AJII) Kabupaten Indramayu, Raskhana S Depari, yang juga menjabat sebagai Sekretaris FKOWI ini mengatakan, dirinya merasa senang dengan terbentuknya orgnisasi FKOWI ini. Dimana salah satu fungsi dari FKOWI ini adalah sebagai jembatan organisasi untuk menghubungkan stake holder yang ada di Kabupaten Indramayu dengan para ketua organisasi wartawan yang ada di Kabupaten Indramayu, juga termasuk para wartawannya.

“Apalagi sekarang Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indramayu menganggarkan adanya anggaran Berita Advertorial untuk para wartawan media cetak dan wartawan media online yang ada di Kabupaten Indramayu. Maka sebagai penghubung dari pihak wartawan adalah melalui Organisasi FKOWI ini,” tutur Raskhanna.

Pendapat yang sama diungkapkan Ketua Forum Wartawan Jaya Indonesia (FWJI), Mutadi mengatakan, dengan terbentuknya Forum Ketua Organisasi Wartawan Indramayu (FKOWI) ini, semoga saja kehidupan para ketua organisasi wartawan dan termasuk wartawannya menjadi lebih baik lagi.(www.majalahgalang.com/ras/tim fmci)

Peserta 120 Pemuda Bersaing Berebut Gelar Duta Daerah Pemilihan Nok Nang Dermayu Tahun 2026

                                   PLt Setda Indramayu Ahmad Syadeli

DENGGOL Bicara Siapa Dia:Jelang Hut Indramayu Tahun 2026

MAJALAHGALANG.COM-INDRAMAYU JAWA BARAT:Gelaran bergengsi pemilihan duta daerah Nok Nang Dermayu 2026 resmi dimulai. Sebanyak 120 pemuda dan pemudi dari berbagai wilayah di Kabupaten Indramayu berkumpul di Bank BJB Kabupaten Indramayu pada Kamis (16/07/2026), untuk mengikuti sesi technical meeting (TM) seleksi awal.

Acara ini menandai dimulainya pencarian representasi terbaik pemuda Indramayu di bidang pariwisata, budaya, dan kepemudaan.

Dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten Indramayu terlihat lewat kehadiran para pejabat daerah dalam agenda tersebut. Tampak hadir Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Dispara) Kabupaten Indramayu, Ahmad Syadali, didampingi oleh Sekretaris Dinas Joki Budi Santoso, Kabid Pemasaran Pariwisata Suhardi, serta Kabid Pemuda Runita.

Dalam arahannya, Kepala Dispara Indramayu, Ahmad Syadali menekankan bahwa ajang ini memiliki misi penting dalam membentuk karakter generasi muda, bukan sekadar kompetisi biasa.

“Nok Nang Dermayu terpilih harus siap mengampanyekan visi misi Bapak Bupati Indramayu, Lucky Hakim, yaitu Indramayu REANG. Kami berharap mereka bisa menjadi contoh nyata bagi pemuda lainnya, unggul dalam akhlak, komunikasi, serta berpenampilan santun dan berkarakter,” tuturnya.

Senada dengan hal tersebut, Ketua Paguyuban Nok Nang Dermayu, Wanto Prihanto, menjabarkan kriteria utama yang wajib dimiliki oleh pemenang, yaitu konsep 3B: brain (kecerdasan), beauty (penampilan menarik), dan behavior (perilaku baik).

“Ajang ini tidak hanya menilai aspek fisik. Nok dan Nang Dermayu 2026 harus cerdas, berwawasan luas, berprestasi, dan beretika baik demi membawa nama harum Indramayu di kancah regional maupun nasional,” jelas Wanto.

Pada sesi technical meeting ini, panitia memaparkan seluruh aturan main, prosedur seleksi, serta tahapan kompetisi yang harus dilewati seluruh peserta. Usai tahapan ini, para peserta akan disaring melalui proses audisi ketat.

Dari total 120 peserta yang mdaftar, panitia hanya akan memilih 30 finalis (15 pasang Nok dan Nang) untuk melaju ke babak karantina dan pembinaan intensif sebelum nantinya berlaga di malam grand final.

Melalui sinergi antara Pemkab Indramayu dan Paguyuban Nok Nang Dermayu, ajang tahun ini diharapkan mampu mencetak duta daerah yang andal dalam mempromosikan pariwisata, kebudayaan, dan ekonomi kreatif lokal, sekaligus menjadi penggerak semangat pembangunan “Indramayu REANG”.Diskominfo Kabupaten Indramayu Penulis Isnen-(www/majalahgalang.com//ras/thio s depari)

KPK Tangkap Tangan Tersangka Dugaan Tindak Pidana Korupsi Di Pemkab Lombok Barat

DENGGOL Bicara Siapa Dia:Kasus Korupsi Makin Gila

MAJALAHGALANG.COM-JAKARTA:Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penangkapan terhadap tiga tersangka yang tertangkap tangan melakukan dugaan tindak pidana korupsi terkait benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, suap pengadaan barang dan jasa, serta penerimaan lainnya atau gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ketiga tersangka tersebut yakni LAZ selaku Bupati Lombok Barat periode 2025-2030, SUD selaku Direktur Utama PT AMGM Lombok Barat, dan ALG selaku Direktur Utama PT MSI. KPK kemudian melakukan penahanan terhadap LAZ, SUD, dan ALG selama 20 hari pertama, terhitung sejak 21 Juli s.d 9 Agustus 2026 di Rumah Tahanan (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Konstruksi perkaranya bermula pada saat LAZ memerintahkan Kepala Dinas PUPRPKP, LRI, agar paket-paket pekerjaan di lingkungan Dinas PUPRPKP dikerjakan oleh SUD melalui CV DKK sebagai ‘pool bucket’. Untuk menyamarkan adanya konflik kepentingan, SUD diduga menggunakan sejumlah perusahaan lain sebagai penyedia atau “pinjam bendera”, sementara pengendalian pelaksanaan pekerjaan tetap dilakukan oleh CV DKK.

Dalam proses pengadaannya, LAZ juga diduga memberikan surat rekomendasi dukungan kepada penyedia yang telah dikondisikan untuk memenangkan paket pekerjaan. Melalui skema tersebut, para penyedia yang telah ditentukan memperoleh paket pekerjaan di Dinas PUPRPKP, Bagian Umum, dan PT AMGM dengan nilai keseluruhan sekitar Rp17,9 miliar.

Dari pengkondisian tersebut, SUD diduga memperoleh keuntungan sekitar Rp10,6 miliar serta menerima aliran dana lain yang masih didalami penyidik sehingga total penerimaan melalui CV DKK mencapai sekitar Rp41,7 miliar.

Dari jumlah tersebut, sekitar Rp10,8 miliar diduga dialirkan kepada LAZ selaku Bupati Lombok Barat. Di sisi lain, LAZ juga diduga menerima sejumlah uang, barang, hingga fasilitas dari ALG, terkait dugaan suap sejumlah proyek tata kelola air bersih di PT MSI yang merupakan vendor PT AMGM.

Atas proyek bernilai Rp27,1 miliar tersebut, LAZ diduga telah mendapat penerimaan lebih dari Rp1,6 miliar dalam bentuk mobil Toyota Alphard, sepatu merek Hermes, akomodasi perjalanan, uang tunai, telepon genggam merek Iphone 17 Pro, hingga sapi kurban.

Selain dugaan tindak pidana korupsi terkait suap proyek di lingkungan Pemkab Lombok Barat, KPK juga menemukan adanya dugaan penerimaan lainnya atau gratifikasi yang dilakukan oleh SUD pada LAZ, dengan penerimaan sekurang-kurangnya lebih dari Rp1,1 miliar selama periode 2025 s.d April 2026.

Atas penerimaan-penerimaan tersebut, LAZ menggunakannya untuk pembelian aset tanah hingga saham rumah sakit. Di sisi lain, LAZ juga diduga tidak melaporkan 55 bidang tanah dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) miliknya. Terkait hal ini, penyidik akan terus melakukan pendalaman aliran uang hingga keterlibatan sejumlah pihak.

Selanjutnya, terhadap kegiatan penyelidikan tertutup ini, KPK juga turut mengamankan sebanyak delapan orang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Gedung Merah Putih KPK. Selain itu, KPK turut mengamankan barang bukti senilai kurang lebih total Rp9,06 miliar dalam bentuk uang tunai, sertifikat dan AJB tanah, 1 unit mobil merek Toyota Alphard, serta kuitansi pembelian tanah.

Atas perbuatannya, terkait dugaan benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, LZA bersama-sama SUD disangkakan telah melanggar ketentuan dalam Pasal 12 huruf i UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sementara, terkait dugaan suap dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab. Lombok Barat, LAZ bersama-sama dengan SUD sebagai penerima juga disangkakan telah melanggar ketentuan dalam Pasal 12 huruf a atau huruf b dan/atau Pasal 12B UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor jo. Pasal 20 huruf c jo. Pasal 21 UU No.1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Selanjutnya, terhadap ALG sebagai pihak pemberi, disangkakan telah melanggar ketentuan dalam Pasal 605 atau Pasal 606 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo. UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Bagi KPK, praktik ini tidak hanya mencederai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, tetapi juga menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah yang seharusnya berpihak pada kepentingan publik. Di samping itu, praktik tersebut bertentangan dengan nilai-nilai luhur Lombok Barat yang kental dengan semboyan Patut Patuh Patju, yang merujuk kepada keadilan, kepantasan, kedisiplinan, ketaatan beragama, serta semangat kerja keras dan ketekunan.

KPK tidak henti-hentinya mengimbau kepala daerah, perangkat daerah atau dinas, serta seluruh stakeholder terkait, untuk menjadikan integritas sebagai pilar dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari konflik kepentingan, sehingga jabatan benar-benar dijalankan sebagai amanah untuk melayani masyarakat.Siaran pers 40/HM.01.04/KPK/56/7/2026-(www.majalahgalang.com//raskhanna s depari)

 

Mimpi Dari Bantaran Sungai Citangkurak: Sawah Kandang Dan Agrowisata Dalam Satu Kawasan

 

Lokasi untuk pengembangan pertanian dan agrowisata di bantaran sungai Citangkurak. (Foto: Eko)

DENGGOL Bicara Siapa Dia:ditata menjadi ruang hijau yang produktif

MAJALAHGALANG.COM-MAJALENGKA JAWA BARAT: Di tengah riuh pembangunan yang identik dengan beton dan aspal, masih ada sekelompok orang yang percaya bahwa masa depan kota juga bisa tumbuh dari cangkul, bibit tanaman, dan kandang ternak.

Mereka adalah Kelompok Mandiri Citangkurak. Anggotanya hanya lima orang. Jumlah yang mungkin tak cukup untuk membentuk tim sepak bola. Tapi bagi mereka, lima kepala sudah cukup untuk memulai satu mimpi: mengubah lahan seluas sekitar 5.000 meter persegi di bantaran Sungai Citangkurak, Kelurahan Majalengka Wetan, menjadi kawasan tani-ternak terpadu sekaligus agrowisata kota.

Tentu saja, semua itu belum berdiri. Belum ada saung yang dipenuhi pengunjung, belum ada hamparan sawah yang jadi latar swafoto, apalagi deretan kandang yang menjadi tujuan wisata edukasi. Yang ada sekarang masih sebatas rencana. Namun, bukankah hampir semua hal besar memang selalu dimulai dari sebuah gagasan?

Inisiator Kelompok Mandiri Citangkurak, Wawan Hermawan, mengatakan kawasan tersebut dirancang agar pertanian dan peternakan tidak hanya menghasilkan panen, tetapi juga pengalaman belajar bagi masyarakat.

“Kami berencana mengembangkan kawasan ini menjadi sentra tani dan ternak terpadu yang sekaligus dapat dimanfaatkan sebagai agrowisata kota. Harapannya, masyarakat tidak hanya menikmati suasana alam, tetapi juga memperoleh edukasi tentang pertanian dan peternakan,” ujar Wawan, Sabtu (18/7/2026).

Bagi Wawan, bantaran Sungai Citangkurak bukan sekadar lahan kosong yang menunggu disentuh ekskavator. Kawasan itu justru menyimpan peluang untuk ditata menjadi ruang hijau yang produktif. Tempat orang bisa mengenal lagi bagaimana tanaman tumbuh, bagaimana ternak dipelihara, dan bagaimana alam semestinya diajak bekerja sama, bukan terus-menerus dikalahkan.

Di kota-kota, lahan kosong sering kali berakhir menjadi bangunan. Maka ketika ada sekelompok warga yang justru ingin mempertahankan fungsi lahannya sebagai ruang hijau produktif, gagasan itu terasa seperti jeda yang menenangkan.

Wawan mengakui rencana tersebut masih berada di tahap awal. Dukungan dari berbagai pihak menjadi salah satu kunci agar mimpi itu tak berhenti sebagai gambar di atas kertas. (www.majalahgalang.com//ras/@eko)

Kembali Kinerja KPK Tangkap Tangan Tersangka Dugaan Pemerasan Di Pemkab Sukoharjo

DENGGOL Bicara Siapa Dia:Gerakan Bersih Korupsi Buat Pelaku Koruptor

MAJALAHGALANG.COM-JAKARTA:Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penangkapan terhadap tiga tersangka yang tertangkap tangan melakukan dugaan tindak pidana korupsi terkait pemerasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukoharjo.

Adapun ketiga tersangka tersebut, yakni ETS selaku Bupati Sukoharjo periode 2021-2025 dan 2025-2030, RCH selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sukoharjo, dan TRM selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo. KPK kemudian melakukan penahanan terhadap ETS, RCH, dan TRM selama 20 hari pertama, terhitung sejak 10 s.d 29 Juli 2026 di Rumah Tahanan (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Konstruksi perkaranya bermula dari adanya permintaan-permintaan dari ETS berupa ‘setoran upah pungut (UP)’ dan ‘setoran rutin OPD’ melalui dua orang kepercayaannya, yaitu RCH dan TRM. ETS diduga memanfaatkan Surat Keputusan (SK) Bupati tentang insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah untuk meminta setoran upah pungut sekitar 40% dari insentif yang diterima oleh sejumlah pegawai pada BPKAD melalui RCH.

Untuk melaksanakan perintah dari ETS, RCH meminta para eselon III di lingkup BPKAD menyetorkan potongan upah pungut tersebut melalui ND setiap triwulan sejak tahun 2022-2026. Praktik tersebut diduga melanjutkan ‘tradisi’ Bupati sebelumnya, yang merupakan suami ETS. Selama periode tersebut setoran yang terkumpul mencapai Rp2,93 miliar.

Selain itu, ETS juga memerintahkan TRM untuk mengumpulkan setoran-setoran dari OPD setiap tahunnya dan pada momentum THR. Sehingga, praktik tersebut berdampak pada dugaan TRM membuat bukti pengeluaran fiktif dan markup pengadaan di Bagian Umum. Di sisi lain, praktik tersebut juga telah berlangsung sejak Bupati sebelumnya.

Selama periode 2024-2026 total penerimaan ETS dari ‘setoran rutin OPD’ yang dikumpulkan TRM sebesar Rp840 juta. Di sisi lain, RCH juga turut mengumpulkan setoran pada periode 2022 dan 2024 dengan total mencapai Rp2,6 miliar. Atas penerimaan tersebut, ETS menggunakannya antara lain untuk keperluan pribadi.

Dalam kegiatan penyelidikan tertutup ini, KPK mengamankan sebanyak sembilan orang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Gedung Merah Putih KPK. Selain itu, KPK turut mengamankan barang bukti di empat lokasi berbeda dengan total mencapai Rp21,2 miliar yang terdiri dari sejumlah valuta asing (dollar Singapura, dollar Australia, yen Jepang, ringgit Malaysia, dan bath Thailand) serta 25 keping emas seberat 2,5 kg.

Atas perbuatannya, ketiga tersangka disangkakan telah melanggar Pasal 12 huruf e atau Pasal 12 huruf f dan Pasal 12B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dari peristiwa ini menunjukkan fakta bahwa masih ada penyelenggara negara yang mengabaikan amanah jabatan dan belum menjadikan integritas sebagai fondasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Modus korupsi yang kerap berulang ini harus menjadi perhatian serius bagi seluruh kepala daerah maupun perangkat daerah.

Terlebih, sepanjang tahun 2026 di wilayah Jawa Tengah, KPK telah melakukan penyelidikan tertutup terhadap kepala daerah sebanyak 4 kali, yakni di Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Pati, serta terbaru yakni Kabupaten Sukoharjo.

Karena itu, KPK kembali mengingatkan bahwa transparansi harus berjalan beriringan dengan integritas. Sebagai kepala daerah, kewenangan yang dimiliki harus dijalankan secara akuntabel, transparan, dan bebas dari benturan kepentingan.Siaran pers 39/HM.01.04/KPK/56/7/2026-(www.majalahgalang.com//raskhanna s depari)

Ini Dia Sekretariat Jenderal MPR RI Tangkap Tangan KPK Diduga Terima Aliran Dana Gratifikasi

DENGGOL Bicara Siapa Dia: Makin Gila Kasus Korupsi

MAJALAHGALANG.COM-JAKARTA:Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penahanan terhadap tersangka MC selaku Sekretaris Jenderal MPR RI periode 2016 s.d. 2023, atas dugaan tindak pidana korupsi (TPK) berupa penerimaan gratifikasi oleh penyelenggara negara di lingkungan Sekretariat Jenderal (Setjen) MPR RI.MC selanjutnya ditahan untuk 20 hari pertama terhitung sejak tanggal 9 s.d. 28 Juli 2026, di Rumah Tahanan (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Dalam konstruksi perkaranya, MC yang merupakan Pengguna Anggaran (PA) pada Sekretariat Jenderal MPR RI, diduga menunjuk dirinya sendiri sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Setjen MPR.

Ketika menjabat, MC meminta fee atau disebut ‘uang hangus’ atau ‘uang assalamualaikum’ terhadap calon rekanan dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Setjen MPR RI sekitar 10% dari nilai paket pekerjaan, baik secara langsung maupun melalui perantara orang kepercayaannya, yakni Z.

MC juga diduga mengarahkan para staf yang menangani pengadaan barang dan jasa untuk menunjuk penyedia tertentu sesuai arahannya maupun arahan Z dengan mekanisme penunjukkan langsung. Selain itu, KPK juga menemukan adanya dugaan penerimaan gratifikasi melalui sebuah akun trading pada perusahaan pialang dari rekanan pemenang paket pekerjaan, dengan nilai Rp14,4 miliar.

MC juga diduga menggunakan rekening nominee atas nama pihak lain untuk menampung aliran dana sebesar Rp16,4 miliar yang berasal dari para rekanan, sehingga jika ditotal penerimaannya sudah mencapai Rp30 miliar.

Dalam proses penyidikan, MC tidak dapat membuktikan bahwa semua penerimaan tersebut dari sumber yang sah dan tidak pernah melaporkan penerimaan gratifikasi tersebut kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari kerja, sejak tanggal penerimaan.

Dari perkara ini, KPK turut mengamankan sejumlah barang bukti diantaranya satu unit sepeda motor merek Harley Davidson; satu unit Mobil merek Rubicon; satu buah gitar senilai Rp10 juta; satu unit sepeda merek Brompton senilai Rp30 juta;

barang bukti elektronik (BBE) berupa satu telepon genggam merek Samsung tipe Z Fold senilai Rp20 juta; uang senilai Rp1,9 miliar yang digunakan untuk membiayai renovasi rumah pribadi MC di Gandul Depok; serta sejumlah uang yang digunakan untuk membiayai resepsi pernikahan anak tersangka MC pada bulan November 2020.

Terhadap barang bukti ini, KPK masih terus melakukan penelusuran aset untuk mengoptimalkan pemulihan kerugian keuangan negara.Atas perbuatannya, tersangka MC disangkakan telah melanggar Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP.Siaran Pers 38/HM.01.04/KPK/56/7/2026 (www.majalahgalang.com/Raskhanna S Depari)

VIRAL….Plt Kepala Dinas PUPR Indramayu “Arya Tenggara “Kekayaannya Disorot Publik….!

 DENGGOL Bicara Siapa Dia:Waspada Jeratan KKN…?

MAJALAHGALANG.COM-INDRAMAYU JAWA BARAT:Sosok Arya Tenggara, S.IP., M.Si., (AT) tidak asing di kalangan birokrat beliau adakah Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Indramayu, yang sekarang diberi tugas baru merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) perhari Senin, 6 Juli 2026.

Menurut info yang didapat dari pengamat politik Suroso, S.H, menyampaikan bahwa Arya T Kariernya sangat bagus dan dirinya menjabat Kabag Umum Setda sejak dilantik oleh Sekretaris Daerah pada Mei 2023 lalu, dan namanya tercatat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk Bagian Umum Setda Indramayu.

Dibalik dirinya sebagai PPK di Kabag Umum Setda yang berkantor di Jalan Letnan Jenderal Suprapto Nomor 222, Karangmalang, Indramayu, dirinya sering “digoyang” berbagai isu miring antara lain diduga terlibat bermain proyek yang dibiayai dari APBD Pemkab Indramayu.

Tak tanggung-tangung sebagai pejabat yang mengendalikan semua pekerjaan di lingkungan Setda Indramayu, dirinya kerap dikabarkan terlibat langsung dalam pekerjaan APBD tersebut dengan melibatkan sejumlah kontraktor yang mereka tunjuk untuk kerjasama dan mengerjakannya.Bahkan sosok Arya Tenggara ini disebut-sebut bisa mengatur dan mengintervensi dinas dalam hal pengondisian paket APBD disejumlah badan dan dinas.

“Bukan rahasia lagi jika Arya Tenggara ini disebut juga orang kuat bisa mengondisikan paket proyek APBD. Dari jaman Bupati Bu Nina hingga sekarang dia masih punya peran menonjol dan pengendali proyek APBD karena ada kedekatan dengan S. Waktu jaman bu Nina AT ini bagian dari jaringan D, pokoknya dekatlah,” terang kontraktor senior lokal yang enggan disebutkan identitasnya, Rabu (8/7/2026).

Menurutnya, banyak pengusaha yang masuk dapat kerjaan lewat dia dan sering disuruh mengerjakan pekerjaan di lingkungan Setda, bahkan pekerjaan pemerintah lainnya yang bersumber dari APBD. Jadi jangan aneh jika kontraktor yang ditunjuk hanya formalitas dan hanya dipinjam benderanya.

Kekayaan AT sungguh luar biasa Miliki Rumah Mewah di Grand Royal 2 Senilai Enam Miliar (6 M).Karena kedekatan nya dengan penguasa, sehingga jangan aneh jika mereka mendapat jabatan strategis dan selalu ditempatkan pada jabatan “basah”. Dibeberkan, AT ini masih sangat muda dibawah umur 40 tahun, tapi jabatannya selalu mentereng, bahkan terbaru menduduki Plt Kepala Dinas PUPR.

“Saya juga heran, kok AT kabarnya punya rumah di jantung kota di Grand Royal 2 sebanyak 6 kapling dan sedang dibangun berlantai 2. Hitungannya itu rumah bisa habis Rp6 miliar, uang dari mana jika bukan dari korupsi? ASN jabatan Kabag emang gajinya berapa sampai mereka (AT) bikin rumah nilainya miliaran,” sindir pengusaha tersebut.

Menurutnya, sejak 2024 lalu, Kabag Umum (Arya,red) ini menjadi sosok pengendali proyek di lingkungan Setda dibawah langsung perintah Sekda dan D- jaman penguasa dulu, dan S saat masa penguasa sekarang. AT juga termasuk bisa mengintervensi di dinas lainnya yang menjadi sumber kekayaan dia.

“Mereka (Arya) kan juga dikenal sebagai sumber keuangan terselubung atau kerap disebut ATM-nya pejabat tinggi Kota Mangga. Sepertinya tidak pantas mental pejabat korup diberi jabatan basah jadi Plt DPUPR jika pemerintah orentasinya bersih, mereka kan termasuk bercatatan hitam,” sindir sumber tersebut.

Dugaan Proyek Fiktif :

Dikutip Suburjagat.co.id, nama Kabag umum AT juga diduga terseret proyek fiktif APBD Tahun 2025 Rp2 Miliar di Lingkungkan Setda Indramayu.Dalam narasi media online yang tayang pada 26 Mei 2026 tersebut, Arya disebut-sebut terlibat dalam Isu proyek fiktif bernilai kurang lebih Rp2 miliar yang didanai dari APBD Kabupaten Indramayu tahun anggaran 2025 di lingkungkan Sekretariat Daerah (Setda) dan sempat mencuat ke publik.

Kabarnya, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) juga telah melakukan audit terkait kabar kurang sedap tersebut, pada Selasa (26/05/2026).Dalam kasus ini, Arya juga juga disebut-sebut telah diperiksa oleh BPK RI belum lama ini dalam dugaan proyek fiktif.

Meski isu miring jadi sorotan publik, Kabag Umum Setda Kabupaten Indramayu, Arya Tenggara sepertinya tidak berminat untuk menepis dan mengklarifikasi. Bahkan ia sama sekali tidak merespon konfirmasi awak media ini.Saat dihubungi lewat WhatsApp, Selasa (7/7/2026), Plt Kadis PUPR, Arya Tenggara tidak merespons, cuek dan memilih bungkam. (www/majalahgalang.com//tiem wartawan)