Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Indramayu Himan Sulaeman Targetkan Peningkatan Peringkat Kabupaten Layak Anak (KLA) Tahun 2026

 

DENGGOL Bicara Siapa Dia:Perlindungan Untuk Anak

MAJALAHGALANG.COM-INDRAMAYU JAWA BARAT:Pemerintah Kabupaten Indramayu menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Kabupaten Layak Anak (KLA) tahun 2026 di Aula DP2KBP3A Kabupaten Indramayu pada Kamis (09/04/26) kemarin. Kegiatan ini menjadi langkah strategis pemerintah daerah untuk mengevaluasi sekaligus meningkatkan capaian pemenuhan hak anak di Kabupaten Indramayu.

Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak (PHA), Hj. Atin Justinah selaku ketua panitia, dalam laporannya mengatakan, Rakor ini bertujuan untuk mensinkronkan data antar-sektor serta memperkuat komitmen seluruh pemangku kepentingan.

"Anak adalah investasi masa depan. Melalui Rakor ini, kita ingin memastikan koordinasi lintas sektor berjalan optimal untuk memenuhi indikator-indikator dalam 6 klaster KLA, guna mendorong peringkat KLA Indramayu ke tingkat yang lebih tinggi," ujar Hj. Atin.

Hadir dalam kegiatan tersebut jajaran perwakilan dari Kejaksaan Negeri Indramayu, Kepolisian Resor Indramayu, Badan Pusat Statistik (BPS), serta sekretaris dinas terkait. Kehadiran berbagai instansi ini menunjukkan bahwa urusan perlindungan anak merupakan tanggung jawab kolektif sesuai dengan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak.

Sementara itu, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Indramayu, H. Iman Sulaeman dalam sambutannya menekankan pentingnya akurasi pendokumentasian data di setiap instansi.

"Masalah utama kita seringkali bukan pada ketiadaan kegiatan, melainkan pada kelemahan administrasi dan penginputan data pendukung. Ada ratusan poin penilaian yang harus diisi dengan bukti (evidence) yang valid," jelas H. Iman Sulaeman.Ia juga menambahkan instruksi khusus kepada seluruh anggota gugus tugas KLA:

"Saya minta seluruh perangkat daerah dan instansi terkait tidak hanya fokus pada program kerja rutin, tetapi juga harus memastikan setiap kegiatan terdokumentasi dengan perspektif perlindungan anak. Kita targetkan Indramayu naik kelas dari tingkat Pratama menuju Madya atau bahkan Nindya pada evaluasi KLA 2026 ini. Ini bukan sekadar mengejar penghargaan, tapi soal memastikan anak-anak Indramayu mendapatkan haknya secara nyata," tegas Kadis DP2KBP3A.

Sesi inti rakor diisi dengan pemaparan materi oleh Faisan CB dari Yayasan Bahtera Bandung. Faisan membedah secara teknis tahapan evaluasi KLA 2026. Ia mengingatkan, proses verifikasi oleh pemerintah pusat akan sangat ketat, sehingga validasi dokumen resmi yang telah ditandatangani dan dicap oleh pimpinan instansi menjadi mutlak diperlukan sebelum diunggah ke sistem penilaian.

Melalui Rakor ini, diharapkan sinkronisasi data antar OPD, kepolisian, kejaksaan, dan instansi vertikal lainnya dapat segera rampung sebelum tenggat waktu verifikasi lapangan dimulai.-(www.majalahgalang.com//ras/@Penulis: Isn)

                                                                            

Bupati Indramayu Lucky Hakim Buka Ruang Dialog Revitalisasi Tambak Pantura Dorong Penyelesaian Melalui Diskusi Dan Tanggung Jawab Bersama

DENGGOL Bicara Siapa Dia:Utamakan Kepentingan Rakyat Dermayu

    Tampak Dalam Gambar Tengah Bupati Indramayu Lucky Hakim (foto roro wilis)        

MAJALHGALANG.COM-INDRAMAYU JAWA BARAT:Pemerintah Kabupaten Indramayu menegaskan komitmennya untuk membuka ruang dialog dan mencari solusi terbaik atas dinamika yang berkembang pasca aksi demonstrasi masyarakat beberapa waktu lalu.

‎
‎Bupati Indramayu Lucky Hakim menyampaikan, pemerintah daerah tidak pernah meminta uang ganti rugi atas kerusakan fasilitas umum. Hal ini disampaikan menyusul adanya aksi masyarakat yang datang ke Pendopo Indramayu beberapa waktu yang lalu untuk menyerahkan koin secara simbolis.
‎
‎Secara aturan, pemerintah daerah tidak dapat menerima pemberian dalam bentuk uang. Pemerintah menegaskan, bentuk tanggung jawab yang diharapkan adalah perbaikan langsung terhadap fasilitas umum yang rusak agar dapat kembali dimanfaatkan oleh masyarakat.

‎

‎Lucky Hakim menekankan pentingnya komunikasi yang baik antara masyarakat dan pemerintah. Sejak awal, pemerintah daerah telah membuka ruang audiensi dan mengundang perwakilan masyarakat untuk berdiskusi secara langsung di Pendopo Indramayu.
‎
‎Hal senada disampaikan Sekretaris Daerah Indramayu, Aep Surahman, yang mengapresiasi kepedulian masyarakat. Namun Aep kembali menegaskan, pemerintah tidak dapat menerima uang dalam bentuk apa pun dan berharap adanya perbaikan fasilitas sebagai bentuk tanggung jawab bersama.
‎
‎Sebelumnya, aksi demonstrasi yang berlangsung pada Kamis (2/4/26) di Alun-alun Indramayu telah difasilitasi oleh pemerintah daerah untuk menyampaikan aspirasi. Namun, pemerintah menyayangkan adanya kerusakan fasilitas umum yang merupakan aset bersama masyarakat.

Terkait isu yang disampaikan Bupati Indramayu menjelaskan, program revitalisasi tambak merupakan bagian dari kebijakan pemerintah pusat. Meski demikian, aspirasi masyarakat tetap diterima dan akan dijembatani sesuai mekanisme yang berlaku.
‎
‎Hingga Senin malam (06/04/2026), Bupati Indramayu bersama jajaran perangkat daerah telah menunggu kehadiran perwakilan masyarakat untuk berdiskusi. Namun, belum terdapat konfirmasi maupun kehadiran perwakilan masyarakat untuk memenuhi undangan tersebut.
‎
‎Dalam keterangannya pada Rabu (08/04/26), Lucky Hakim menyampaikan, pemerintah daerah telah berupaya menindaklanjuti komunikasi dari perwakilan masyarakat yang mengajukan pertemuan pada pukul 20.00 WIB. Pemerintah telah bersiap dan menghadirkan unsur terkait, termasuk perwakilan Forkopimda, namun pertemuan tersebut tidak terlaksana karena pihak yang bersangkutan tidak hadir.

‎‎Lucky Hakim kembali menegaskan, pemerintah daerah menghargai hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat, termasuk melalui aksi demonstrasi yang merupakan bagian dari hak konstitusional. Namun demikian, Bupati mengingatkan agar penyampaian aspirasi dilakukan sesuai ketentuan dan dengan cara yang tertib.
‎
‎“Kami sudah membuka ruang komunikasi, bahkan tanpa prosedur yang berbelit. Pemerintah siap berdialog kapan saja, termasuk di luar jam kerja. Namun, kami berharap penyampaian aspirasi dapat dilakukan secara baik dan tidak merusak fasilitas umum,” tegasnya.
‎
‎Pemkab Indramayu berharap, komunikasi yang baik dapat segera terjalin, sehingga solusi terbaik dapat dicapai secara bersama demi kepentingan seluruh masyarakat.(www.majalahgalng.com//ras/penulis/foto:roro wilis)

Sembahe Berduka Lima Korban Dan Satu Dirawat Akibat Tanah Longsor Sembahe Medan

 

DENGGOL Bicara Siapa Dia:Gercep Tangani Longsor

MAJALHGALANG.COM-SEMBAHE DELI SERDANG MEDAN SUMUT:Tampak dalam gambar petugas gerak cepat evakuasi dan perbaikan longsor jalan Sembahe Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deliserdang Merdan Sumut.Turut berdukacita atas meninggalnya 5 korban jiwa 1 dirawat.Selasa/8/4/2026)

Dampak akibat longsor Sembahe terjadi kemacetan lalulintassemoga keluarga tabah dan kuat dlm Tuhan Bencana cepatlah berlalu supaya lalulintas arah Tanah karo-Medan dan sebaliknya kembali normal (source foto :fb Jenny Flora Tarigan-(www.MAJALAHGALANG.COM//ras/litsus)

Ketua Komisi III DPRD Majalengka Iing Misbahudin Soroti Carut-Marut Limbah Dan Absensi Dinas Kesehatan

Ketua Komisi III DPRD Majalengka, Iing Misbahudin (Foto: Eko)

DENGGOL Bicara Siapa Dia:Untuk Kesehatan Masyarakat

MAJALAHGALANG.COM–MAJALENGKA JAWA BARAT: Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Majalengka menyatakan komitmennya untuk memperketat pengawasan terhadap isu lingkungan hidup, terutama terkait pengelolaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di fasilitas kesehatan dan industri. Langkah ini diambil menyusul adanya laporan masyarakat mengenai potensi pelanggaran lingkungan yang selama ini luput dari tindakan tegas.

Ketua Komisi III DPRD Majalengka, Iing Misbahudin, mengungkapkan bahwa pihaknya tengah menelaah aspirasi yang disampaikan oleh LSM Akbar Indonesia terkait dugaan malfungsi atau ketiadaan IPAL di sejumlah titik krusial. Persoalan ini menjadi sorotan tajam lantaran menyangkut kesehatan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan di Majalengka, Senin (8/4/2026).

Mangkirnya Dinas Kesehatan dan Polemik Administrasi
Rencana pembahasan mendalam mengenai isu IPAL ini sempat terkendala oleh absennya perwakilan Dinas Kesehatan dalam pertemuan terakhir. Pihak dinas berdalih surat undangan dari legislatif tidak sampai ke tangan mereka.

Namun, Iing Misbahudin meragukan alasan tersebut. “Kami meyakini surat itu sampai. Terbukti sebenarnya suratnya ada,” tegas Iing dalam keterangannya. Meski terdapat kendala koordinasi di internal Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Iing memastikan akan segera memanggil ulang Dinas Kesehatan untuk dimintai keterangan langsung guna mendiskusikan poin-poin krusial yang diajukan aktivis lingkungan.

Target Bebas Sampah Permukaan 2026
Selain masalah limbah cair, Iing Misbahudin juga menyinggung target pengelolaan sampah padat di Majalengka. Ia memberikan sinyal bahwa tahun 2026 harus menjadi batas akhir praktik pembuangan sampah di permukaan yang selama ini terjadi di beberapa Tempat Pembuangan Sementara (TPS), seperti di wilayah Heuleut.

Iing menekankan bahwa skema pengelolaan sampah ke depan harus menitikberatkan pada penyelesaian di hulu. “Tujuannya, sampah yang diolah di TPA hanya tersisa 30 persen, sementara 70 persen sisanya harus sudah tuntas diselesaikan di hulu,” ujar politikus tersebut.

Audit IPAL Industri dan Fasilitas Publik
Sorotan Komisi III tidak berhenti pada fasilitas publik seperti Puskesmas dan Rumah Sakit, tetapi juga menyasar sektor industri serta klinik swasta. Iing menerima laporan adanya perusahaan yang memiliki infrastruktur IPAL namun diduga sengaja tidak mengoperasikannya demi menekan biaya operasional.

Iing Misbahudin berjanji akan melakukan inspeksi lapangan dengan bekal pendalaman regulasi pusat agar Dinas Lingkungan Hidup (DLH) memiliki dasar yang kuat dalam memberikan sanksi. “Kami tidak ingin dinas merasa tidak punya kewenangan sehingga ketika ada pelanggaran, tidak ada teguran atau tindakan yang diambil,” pungkasnya.(www.majalahgalang//ras/@eko).

KPK Ingatkan Resiko Tata Kelola Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Nilai Investasi Di Kawasan Industri Capai Rp6,74 Triliun

DENGGOL Bicara Siapa Dia:Penguatan Ekonomi Lebih Baik

'

MAJALHGALANG.COM-JAKARTA:Realisasi investasi sebesar Rp6,74 triliun di 175 kawasan industri sepanjang 2025 menjadi sinyal kuat pertumbuhan sektor manufaktur nasional. Namun di balik angka tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan adanya potensi risiko tata kelola yang perlu diantisipasi sejak awal.

KPK menilai, proses strategis dalam pengelolaan kawasan industri mulai dari perizinan, penanaman modal, hingga pengembangan kawasan, masih menyimpan kerentanan jika tidak dijalankan secara transparan dan akuntabel.

Merespons hal itu, KPK memperkuat langkah pencegahan melalui koordinasi lanjutan bersama Kementerian Perindustrian (Kemenperin) di Jakarta, Kamis (2/4). Upaya ini diarahkan untuk memastikan pertumbuhan investasi berjalan seiring dengan penguatan integritas tata kelola.

Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah V KPK, Dian Patria, menegaskan bahwa kehadiran KPK di sektor industri bertujuan memberikan kepastian hukum bagi investor, terutama di tengah tantangan persepsi korupsi Indonesia.

“Kami mendorong pengelola kawasan berperan membantu pemerintah, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip transparansi,” ujar Dian.

Dengan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia 2025 berada di angka 34, KPK memandang penguatan tata kelola kawasan industri menjadi faktor penting untuk menjaga dan meningkatkan kepercayaan pasar, baik domestik maupun global.

Di sisi lain, sektor manufaktur menunjukkan tren positif dengan capaian Purchasing Managers’ Index (PMI) sebesar 50,1 pada Maret 2026 atau berada di zona ekspansi. Momentum ini dinilai perlu dijaga melalui penguatan integritas seluruh pemangku kepentingan.

“Faktor ekonomi turut memengaruhi Indeks Persepsi Korupsi, sebab lebih banyak bersinggungan dengan perusahaan asing, sementara keterlibatan sektor domestik masih perlu diperkuat,” jelas Dian.

KPK juga menekankan pentingnya keseimbangan antara kepentingan usaha dan fungsi pengawasan negara, agar aktivitas industri tetap berjalan dalam koridor hukum yang jelas dan berintegritas.

Perizinan hingga Pengembangan Kawasan Jadi Titik Rawan

Langkah penguatan ini merupakan kelanjutan dari rangkaian koordinasi dan pemetaan risiko yang telah dilakukan KPK sejak Maret 2026 bersama Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kemenperin.

KPK bahkan telah melakukan peninjauan langsung ke sejumlah kawasan industri strategis, antara lain Kawasan Industri Jababeka, Kawasan Industri Surya Cipta Industrial Estate Karawang, Jatiluhur Industrial Smart City, Kawasan Industri Terpadu Batang (KEK Industropolis Batang), serta Kawasan Industri Candi.

Dari hasil pemetaan tersebut, KPK mengidentifikasi sejumlah titik rawan yang perlu mendapat perhatian, terutama pada proses perizinan, penanaman modal, hingga pengembangan kawasan industri.

Di sisi lain, Ditjen KPAII juga mencatat 8 isu strategis yang berpotensi memengaruhi keberlanjutan kawasan industri, mulai dari ketersediaan energi dan air bersih hingga aspek pencegahan korupsi.

Peran pemerintah daerah dinilai krusial dalam memastikan ekosistem investasi berjalan optimal, tidak hanya dari sisi perizinan, tetapi juga dalam penyediaan infrastruktur pendukung dan pengawasan tanggung jawab sosial perusahaan.

“Keterlibatan aktif pemda akan memperkuat ekosistem tata kelola kawasan industri yang berintegritas sekaligus menjaga iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan,” ujar Dian.

KPK–Kemenperin Siapkan Aksi Strategis Perkuat Integritas Industri

Sebagai langkah lanjutan, KPK menekankan pentingnya penguatan sistem monitoring melalui optimalisasi Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS), guna meningkatkan transparansi dan akses data industri bagi pemangku kepentingan.

Direktur Perwilayahan Industri Kemenperin, Winardi, menyampaikan bahwa penguatan tata kelola menjadi bagian integral dalam mendorong pertumbuhan industri manufaktur nasional yang ditargetkan mencapai 5,51 persen.

“Kami menyadari, pertumbuhan industri harus berjalan seiring dengan tata kelola bersih. Pendampingan KPK menguatkan seluruh proses tetap berada dalam koridor integritas,” ujar Winardi.

Selain itu, pemerintah juga tengah mendorong penguatan regulasi melalui pembentukan Undang-Undang Kawasan Industri yang telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026.

“Langkah ini penting untuk memperkuat aspek regulasi sekaligus memastikan hukum pengelolaan kawasan industri,” tambahnya.

Ke depan, KPK dan Kemenperin akan merumuskan rencana aksi strategis jangka pendek dan panjang berbasis penguatan regulasi dan sistem, guna memastikan ekosistem kawasan industri nasional tumbuh secara berkelanjutan, transparan, dan berintegritas.Source https://kpk.go.id/id/-(www.majalahgalang.com//ras/rewi)

RIBUAN MASSA KOMPI KECEWA:Bupati Indramayu Lucky Hakim Tidak Ada Solusi Tuntutan Rakyat Proyek Revitalisasi Tambak Pantura Di Kawasan Lahan Perhuta

DENGGOL Bicara Siapa Dia:Pemkab Indramayu Angkat Tangan Program PSN Massa Kompi Kecewa..!

MAJALAHGALANG.COM-INDRAMAYU JAWA BARAT:Bupati Indramayu Lucky Hakim menjelaskan terkait aksi orasi yang di lakukan dari KOMPI Indramayu tentang program Proyek Strategis Nasional (PSN) Proyek Revitalisasi Tambak Pantura di Kawasan Tambak Perhutani dan juga tanah timbul di Kabupaten Indramayu Jawa Barat-Kamis-(2/4/2026)

Dalam orasi tersebut sudah diterima para perwakilan orasi ditemui oleh Bagian Kadis Diskanla Kabupaten Indramayu Edi Umedi,karena ini program pusat Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melakukan revitalisasi tambak tanah milik Perum Perhutani yang di garap petani tambak Indramayu.

Dalam hal ini jelas Lucky Hakim orasi menyampaikan pendapat boleh saja tapi harus di jaga tidak melakukan perusakan pasilitas umum alun-alun Pemkab Indramayu.Dampak orasi pihak Kompi atas kerusakan itu mencapai kerugian perbaikan mencapai ratusan juta rupiah.

Untuk itu agar oknum yang  merusak paslitas umum segera untuk memperbaiki kembali jika tidak Pemkab Indramayu tempuh jalur hokum akan melaporkan ke Polres Indramyu terkait unsur pidana jelas Lucky Hakim.

Penjelasan Lucky Hakim terlihat Pemkab Indramayu angkat tangan terhadap kebijakan program Proyek Setrategis Nasionalm (PSN) malahan menjelaskan menolak proyek tersebut bisa pidana,ungkapnya.(www.majalahgalang.com//raskhanna s depari)

 

Bupati Majalengka Laporkan Kinerja 2025, Pertumbuhan Ekonomi Tembus 6,86 Persen Dan PAD Lampau Target Capaian Rp 721,515 Miliar

 

Bupati Majalengka, Eman Suherman serahkan LKPJ kepada Ketua DPRD Majalengka di ruang Paripurna. (Foto: Eko)

DENGGOL Bicara Siapa Dia:Makin Baik Ekonomi Untuk Rakyat

MAJALAHGALANG.COM-MAJALENGKA JAWA BARAT: Bupati Majalengka, Eman Suherman, menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Majalengka, Senin, 30 Maret 2026.

Dalam paparannya, Eman menyoroti capaian indikator makro ekonomi yang dinilai menunjukkan tren positif sepanjang tahun lalu. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Majalengka tercatat meningkat dari 6,38 persen pada 2024 menjadi 6,86 persen pada 2025. Bahkan, pada triwulan II 2025, pertumbuhan ekonomi sempat menyentuh angka 9,01 persen.

“Capaian ini menjadikan Kabupaten Majalengka sebagai daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua di Jawa Barat, sekaligus melampaui pertumbuhan ekonomi provinsi yang berada di angka 5,32 persen,” kata Eman dalam sidang paripurna.

Dari sisi fiskal, pemerintah daerah mencatat realisasi pendapatan sebesar Rp3,167 triliun atau 101,12 persen dari target Rp3,131 triliun. Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga melampaui target dengan capaian Rp721,515 miliar atau 100,80 persen.

Adapun belanja daerah dialokasikan sebesar Rp3,143 triliun dengan realisasi mencapai Rp3,039 triliun atau 96,67 persen. Anggaran tersebut, menurut Eman, digunakan untuk mendukung berbagai urusan pemerintahan, termasuk pelayanan dasar yang menyerap Rp1,794 triliun.

Pada sektor kesejahteraan, sejumlah indikator menunjukkan perbaikan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari 71,37 menjadi 72,37 poin, sekaligus menjadi yang tertinggi di wilayah Ciayumajakuning.

Jumlah penduduk miskin juga tercatat menurun sebanyak 5.910 orang, sehingga tingkat kemiskinan turun menjadi 10,31 persen. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) ikut menurun menjadi 3,62 persen, terendah dalam lima tahun terakhir.Di bidang kesehatan, angka harapan hidup masyarakat Majalengka mencapai 75,32 tahun, melampaui target awal sebesar 71,65 tahun.

Sepanjang 2025, Pemerintah Kabupaten Majalengka juga meraih 18 penghargaan dari berbagai lembaga. Eman menyebut capaian tersebut sebagai hasil kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRD, Forkopimda, serta masyarakat.“Sinergi yang telah terbangun ini diharapkan terus ditingkatkan untuk mewujudkan Majalengka yang langkung sae,” ujarnya.(www.majalahgalang.com//ras/@eko)