Presiden Prabowo Perkuat Kerja Sama Indonesia–Mesir Di Bidang Ekonomi, Kelautan,Hingga Pertahanan

DENGGOL Bicara Siapa Dia:Hubungan Bilateral Antar Negara Makin Baik

MAJALAH GALANG-JAKARTA:Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk memperkuat kemitraan strategis dengan Republik Arab Mesir melalui kerja sama konkret pada sektor politik, ekonomi, perdagangan dan investasi, kelautan dan perikanan, serta pertahanan. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam pernyataan pers bersama usai pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Arab Mesir Abdel Fattah El-Sisi di Istana Merdeka, Jakarta, pada Minggu (11/10/2026).

Dalam pernyataannya, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi atas kunjungan kenegaraan Presiden El-Sisi ke Indonesia yang merupakan kunjungan balasan setelah kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke Mesir pada 2025. Presiden Prabowo menyebut kunjungan tersebut sebagai kehormatan besar sekaligus momentum penting untuk mempererat hubungan kedua negara.

“Saya yakin dan melalui pembicaraan-pembicaraan yang sangat intensif dan produktif tadi, kunjungan Yang Mulia kali ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat kemitraan tersebut. Kemitraan tersebut memerlukan kerja sama yang konkret yang akan membawa manfaat nyata bagi kedua masyarakat kita,” ujar Presiden Prabowo.

Presiden Prabowo menyampaikan bahwa pertemuan bilateral turut membahas sejumlah agenda bersama untuk mempererat hubungan Indonesia dan Mesir. Dalam aspek politik, kedua negara berkomitmen menjaga komunikasi antarpemerintah melalui pertemuan tingkat tinggi secara berkala serta mengoptimalkan forum bilateral yang ada guna memperkuat sinergi dan kesinambungan dialog strategis.

“Di bidang politik, kami menegaskan pentingnya konsultasi tingkat tinggi secara rutin dan optimalisasi berbagai mekanisme bilateral yang telah terjalin guna memperkuat koordinasi sekaligus menjaga dialog strategis,” ucapnya.

Di bidang ekonomi, Indonesia dan Mesir sepakat memperkuat kerja sama, terutama dalam perdagangan dan investasi. Kedua negara juga mendorong pembentukan Economic Partnership Agreement (EPA) untuk memperluas akses pasar, membuka peluang investasi, serta meningkatkan keterlibatan dunia usaha kedua negara.

“Saya juga menyambut baik inisiatif pembentukan Joint Investment Fund oleh lembaga investasi kedua negara kita untuk mendorong investasi pada proyek-proyek strategis,” lanjut Presiden Prabowo.

Di sektor kelautan dan perikanan, Indonesia dan Mesir sepakat memperluas kolaborasi dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, menjaga kelestarian sumber daya laut, memberantas praktik penangkapan ikan secara ilegal, serta meningkatkan pertukaran pengetahuan dan keahlian. Sementara itu, di bidang pertahanan, Indonesia dan Mesir sepakat memperluas kolaborasi di industri pertahanan sekaligus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui berbagai program kerja sama.

“Di bidang pertahanan, kami sepakat untuk meningkatkan kerja sama khususnya di bidang industri pertahanan dan peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan latihan-latihan bersama, serta pertukaran kunjungan antara pimpinan dan para pakar kita,” ucap Presiden Prabowo.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo juga menyampaikan apresiasi atas dukungan Mesir terhadap pelaksanaan misi pemeliharaan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di kawasan Timur Tengah, khususnya dalam membantu memenuhi kebutuhan kapal-kapal TNI Angkatan Laut yang bertugas di kawasan tersebut.

“Saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas dukungan Mesir dalam membantu dan memberi fasilitas kebutuhan kapal-kapal TNI Angkatan Laut kita yang bertugas menjalankan misi pemeliharaan perdamaian PBB di kawasan Timur Tengah,” tutur Presiden Prabowo. Source https://www.setneg.go.id/-BPMI Setpres-(majalah galang //ras/rewi)

 

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2025 Di Desa Tenajar Disorot Dugaan Pungli RP 500 Ribu Per Bidang

DENGGOL Bicara Siapa Dia:Waspada Dugaan Pungli PTSL

SORANA.CO.ID-NDRAMAYU JAWA BARAT:Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2025 di Desa Tenajar, Kecamatan Kertasemaya, Kabupaten Indramayu, menjadi sorotan. Seorang warga mengungkapkan adanya pembayaran sebesar Rp 500 ribu per bidang tanah, yang disebut dilakukan dalam dua tahap.

Informasi tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai transparansi biaya dalam pelaksanaan program sertifikasi tanah yang ditujukan untuk membantu masyarakat memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan tanah.

Berdasarkan keterangan warga yang meminta identitasnya dirahasiakan, pembayaran pertama sebesar Rp200 ribu dilakukan saat pendaftaran. Setelah sertifikat tanah selesai, warga tersebut mengaku kembali diminta membayar Rp300 ribu.

“Awalnya membayar Rp200 ribu untuk pendaftaran. Setelah sertifikatnya jadi, diminta membayar lagi Rp300 ribu,” ungkap sumber .Jika keterangan tersebut benar, total pembayaran mencapai Rp500 ribu untuk setiap bidang tanah. Persoalannya bukan semata-mata soal besaran uang yang dibayarkan, melainkan juga kejelasan dasar penarikan biaya, rincian penggunaannya, serta informasi yang diberikan kepada masyarakat sejak awal pendaftaran.

BIAYA DUA TAHAP, DASARNYA PERLU DIJELASKAN

Program PTSL seharusnya dilaksanakan dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas. Masyarakat berhak memperoleh penjelasan mengenai komponen biaya yang dibebankan, dasar penetapannya, serta pihak yang bertanggung jawab atas penarikan uang tersebut.

Karena itu, informasi mengenai pembayaran Rp200 ribu saat pendaftaran dan Rp300 ribu setelah sertifikat selesai perlu mendapat penjelasan secara terbuka dari pihak terkait.Apakah kedua pembayaran tersebut memiliki dasar yang jelas? Apakah warga mendapatkan rincian biaya dan bukti pembayaran? Ke mana aliran dana tersebut diperuntukkan?

Pertanyaan-pertanyaan ini penting dijawab agar tidak berkembang menjadi dugaan liar di tengah masyarakat.Besaran pembayaran yang disampaikan seorang warga memang belum cukup untuk menyimpulkan adanya pelanggaran. Namun, informasi tersebut patut diklarifikasi agar pelaksanaan program PTSL tidak menyisakan tanda tanya bagi masyarakat.

LEBE MAKHDUM DIKONFIRMASI, BELUM MEMBERIKAN JAWABAN
Untuk menguji kebenaran informasi sekaligus memenuhi prinsip keberimbangan pemberitaan, Lebe Makhdum telah dihubungi melalui pesan WhatsApp guna dimintai klarifikasi mengenai dugaan pembayaran tersebut.

Namun, hingga berita ini disusun, yang bersangkutan belum memberikan jawaban.Sikap diam tersebut tidak dapat dimaknai sebagai pembenaran atas keterangan warga. Meski demikian, klarifikasi dari pihak terkait tetap diperlukan untuk menjelaskan duduk persoalan secara utuh, termasuk dasar penarikan biaya dan mekanisme pembayaran dalam program PTSL Desa Tenajar Tahun 2025.

JANGAN BIARKAN WARGA BERTANYA-TANYA
Program sertifikasi tanah merupakan upaya pemerintah memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Pelaksanaannya harus disertai keterbukaan informasi agar warga memahami hak, kewajiban, dan biaya yang memang dibenarkan menurut ketentuan.

Jika terdapat biaya yang ditarik dari masyarakat, dasar hukum dan peruntukannya harus dapat dijelaskan secara terang.Kini, pertanyaan mengenai pembayaran Rp500 ribu per bidang tanah dalam program PTSL Desa Tenajar menunggu jawaban dari pihak terkait.(www.sorana.co.id//ras/supriyadi)

WAKIL KETUA DPRD JABAR ONO SURONO KAWAL PENGAWASAN PEMERINTAHAN TA 2026 DI DESA TANJUNGKERTA KROYA

DENGGOL Bicara Siapa Dia:Kunker Pastikan Pembangunan Untuk Rakyat

MAJALAH GALANGC-OM-INDRAMAYU JAWA BARAT:Dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Tahun Anggaran 2026, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ono Surono, ST., menggelar pertemuan dan dialog langsung bersama struktur partai dan masyarakat di Desa Tanjungkerta Kecamatan Kroya, Kabupaten Indramayu, Senin (21/09/2026).

Legislator Dapil Jabar XII yang meliputi Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, dan Kota Cirebon tersebut hadir di tengah Ketua PAC, Ketua Ranting, Koordinator Kecamatan (Korcam), Koordinator Desa (Kordes), serta tokoh dan masyarakat Desa Tanjungkerta.

Kehadiran Ono yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat ini disambut antusias warga. Dalam sambutannya, Ono menegaskan fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Barat TA 2026 harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di akar rumput.

“Pengawasan ini bukan hanya soal anggaran di atas kertas. Saya ingin memastikan program-program Provinsi Jawa Barat Tahun 2026, baik infrastruktur, pertanian, pendidikan, kesehatan, sampai bantuan sosial, benar-benar sampai dan tepat sasaran di desa-desa seperti Tanjungkerta,” tegas Ono Surono.

Ono menambahkan, Dapil Jabar XII menjadi prioritas pengawalannya agar tidak ada ketimpangan pembangunan antara wilayah Pantura dengan wilayah lainnya di Jawa Barat.

Acara tersebut juga dihadiri oleh Kapolsek Kroya yang turut memberikan dukungan terhadap kondusivitas kegiatan. Kehadiran unsur Forkopimcam ini menunjukkan sinergitas antara legislatif, aparat keamanan, dan masyarakat dalam mengawal pembangunan.

Ketua PAC Kroya Idah Paridah dalam kesempatan itu menyampaikan terima kasih atas kehadiran langsung Wakil Ketua DPRD Jabar di wilayahnya. Menurutnya, dialog seperti ini menjadi wadah penting bagi struktur Ranting dan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara langsung.

Acara ditutup dengan sesi tanya jawab dan foto bersama. Masyarakat Desa Tanjungkerta berharap aspirasi yang disampaikan dapat diperjuangkan di tingkat provinsi.(www.sorana.co.id//ras/Liputan:Supriyadi)

Pemerintah Desa Tulungagung Realisasikan Pembangunan Peningkatan Jalan Lingkungan Di Blok Pasar

DENGGOL Bicara Siapa Dia:Bangun Untuk Kesejahteraan Rakyat

MAJALAH GALANG .INDRAMAYU JAWA BARAT:Dana Desa tak hanya berhenti di atas kertas. Di Desa Tulungagung, Kecamatan Kertasemaya, Kabupaten Indramayu, anggaran tersebut mulai menjelma menjadi infrastruktur yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Pemerintah Desa Tulungagung merealisasikan pembangunan peningkatan jalan lingkungan di Blok Pasar RT 021/RW 005, Senin (14/9/2026). Jalan yang sebelumnya rusak, berlubang, dan kerap berubah menjadi kubangan saat hujan, kini dibeton untuk menunjang aktivitas warga sehari-hari.

Pembangunan jalan tersebut menggunakan konstruksi beton dengan volume panjang 96 meter, lebar 2,50 meter, dan ketebalan 15 sentimeter.Anggaran pembangunan bersumber dari Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2026 dengan nilai sebesar Rp71.880.000.

Bagi warga, pembangunan ini bukan sekadar proyek fisik. Jalan yang selama ini menjadi keluhan karena becek dan sulit dilalui, kini mulai memberikan kemudahan terhadap mobilitas masyarakat, termasuk akses menuju kawasan pasar.

Kepala Desa Tulungagung, Hj. Hartinih, menegaskan pembangunan infrastruktur desa harus benar-benar memberikan dampak dan manfaat bagi masyarakat.
Menurutnya, penggunaan Dana Desa harus diwujudkan melalui program pembangunan yang sesuai kebutuhan warga dan pelaksanaannya tetap mengacu pada perencanaan serta spesifikasi teknis yang telah ditetapkan.

“Seluruh proses pengerjaan kami awasi agar spesifikasi beton, ketebalan, dan lebar jalan sesuai dengan yang tercantum dalam rencana kerja dan harapan masyarakat,” ujar Hj. Hartinih.

Ia menambahkan, pengawasan terhadap pekerjaan menjadi penting agar pembangunan tidak sekadar selesai secara administratif, tetapi juga menghasilkan infrastruktur yang layak digunakan dan mampu bertahan dalam jangka panjang.

Sebelum dilakukan pembangunan, jalan di Blok Pasar menjadi salah satu akses yang cukup dikeluhkan warga. Saat musim hujan, kondisi jalan yang berlubang dan becek menghambat aktivitas masyarakat dan membuat akses kendaraan menjadi kurang nyaman.

Kini, kondisi tersebut mulai berubah.
Sejumlah warga Blok Pasar, di antaranya Juleha dan Sukron/Topan, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Desa Tulungagung. Mereka menilai pembangunan jalan tersebut merupakan bukti bahwa aspirasi masyarakat mendapat perhatian.

“Terima kasih Ibu Kuwu atas dibangunnya jalan di blok kami. Sekarang jalan tidak becek lagi. Ini akan mempermudah akses masyarakat untuk beraktivitas,” ungkap warga.
Pembangunan jalan lingkungan ini sekaligus memperlihatkan bagaimana Dana Desa dapat memberikan dampak langsung apabila diarahkan pada kebutuhan nyata masyarakat.

Infrastruktur yang sebelumnya menjadi persoalan kini mulai berubah menjadi akses yang lebih layak bagi warga.Namun, manfaat pembangunan tersebut tentu tidak berhenti ketika beton mengering. Jalan yang telah dibangun perlu dijaga bersama agar usia manfaatnya dapat berlangsung lebih lama dan anggaran yang telah dikeluarkan benar-benar memberikan nilai bagi masyarakat.

Hj. Hartinih mengajak seluruh warga untuk ikut merawat infrastruktur yang telah dibangun.Menurutnya, pembangunan desa bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi masyarakat agar fasilitas yang telah tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal.

Dengan dibetonnya jalan lingkungan Blok Pasar, Dana Desa Tahap II Tahun 2026 kini tidak hanya tercatat sebagai angka anggaran sebesar Rp71,88 juta. Bagi warga yang setiap hari melintasi jalan tersebut, manfaatnya telah terasa langsung: jalan lebih layak, akses lebih mudah, dan becek yang selama ini menjadi keluhan mulai ditinggalkan.
(majalah galang //rass/prapto)

Anggota DPRD Fraksi PDIP Indramayu Tarmudi Pastikan Pembangunan Cor Beton Jalan Desa Sukaslamet Blok lemah Rempag Kroya

DENGGOL Bicara Siapa Dia:Perbaikan Jalan Untuk Kepentingan Rakyat

MAJALAH GALANG-JAWA BARAT :Warga Desa Sukaslamet, Blok Lemah Rempag, Kecamatan Kroya, Kabupaten Indramayu kini mulai merasakan dampak nyata pembangunan infrastruktur. Rehabilitasi jalan berupa cor betonisasi di wilayah setempat resmi dikerjakan mulai 10 September 2026.

Pembangunan tersebut terpasang jelas melalui papan informasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu. Berdasarkan papan proyek, pekerjaan ini bernama Rehabilitasi Jalan Desa Sukaslamet 3 Kecamatan Kroya dengan sumber dana APBD Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2026 senilai Rp198.822.000,00.

Waktu pengerjaan ditargetkan selama 60 hari kalender dan ditargetkan selesai pada 2 Oktober 2026. Pelaksana kegiatan dipercayakan kepada PT. Alevia Jaya Sejahtera.Anggota DPRD Kabupaten Indramayu dari Fraksi PDI-P, Tarmudi, disebut sebagai salah satu tokoh yang mendorong terealisasinya pembangunan ini.

Aspirasi warga di wilayah Toko Pemuda Kawang dan sekitarnya yang selama ini mengeluhkan kondisi jalan rusak akhirnya ditindaklanjuti melalui usulan di lembaga legislatif.

“Jalan ini memang sudah lama ditunggu warga. Dengan adanya cor beton ini akses ke lahan pertanian dan aktivitas warga , jadi lebih lancar, terutama saat musim hujan,” ujar salah satu warga setempat.

Dengan adanya rehabilitasi jalan ini, diharapkan mobilitas warga, Blok Lemah Rempag,Desa Sukaslamet  semakin mudah dan dapat menunjang perekonomian serta distribusi hasil pertanian di Kecamatan Kroya.

Pemerintah Kabupaten Indramayu melalui DPUPR mengimbau warga untuk turut menjaga dan mengawasi jalannya proyek agar sesuai spesifikasi dan tepat waktu. (majalah galang//ras/penulis:supriyadi)

 

Kegiatan Aspirasi Anggota DPRD Fraksi PDIP Indramayu Rehabilitasi Lima Titik Jalan Desa Kroya Dan Gabus Wetan

DENGGOL Bicara Siapa Dia:Aspirasi Rakyat Untuk Pembangunan Jalan Desa

MAJALAH GALANG -INDRAMAYU JAWA BARAT:Perjuangan Anggota DPRD Kabupaten Indramayu Fraksi PDI-P, Ida Farida. Amd. Kep., untuk memperbaiki infrastruktur di Kecamatan Kroya membuahkan hasil. Sebanyak 5 titik rehabilitasi jalan aspirasi beliau telah terealisasi dan sudah dikerjakan seluruhnya.

Kelima titik tersebut tersebar di 3 desa dengan rincian:
– Desa Kedungdawa Blok K8,kec.Gabus Wetan: 1 titik
– Desa Jayamulya Blok Danareja.,kec.Kroya: 3 titik
– Desa Sumberjaya Blok Tuklaban kec. Kroya: 1 titik

Setiap titik mendapatkan anggaran yang sama, yakni Rp198.866.000,00 yang bersumber dari APBD Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2026.

Salah satu papan proyek yang terpasang di Desa Sumberjaya Blok Tuklaban menyebutkan pekerjaan berupa “Rehabilitasi Jalan Desa Sumberjaya Kecamatan Kroya” dengan waktu pelaksanaan 60 hari kalender. Pekerjaan dimulai 04 Agustus 2026 dan ditargetkan selesai 02 Oktober 2026 oleh penyedia jasa PT. Sanris Harapan Mulia.

Carwita, salah satu warga, mengaku senang dengan adanya perbaikan jalan ini.
“Alhamdulillah jalan sudah diperbaiki. Dulu kalau hujan becek, sekarang sudah enak buat lewat. Terima kasih Bu Ida Farida yang sudah memperjuangkan aspirasi kami,” ujarnya.

Ida Farida. Amd. Kep. mengatakan, perbaikan jalan ini merupakan bentuk komitmennya untuk mempermudah akses masyarakat dan mendorong perekonomian desa.
“Ini murni aspirasi dari masyarakat. Semoga dengan jalan yang bagus, aktivitas warga jadi lancar dan roda ekonomi di Kroya bisa semakin hidup,” kata Ida Farida.Amd.Kep

Dengan rampungnya 5 titik ini, warga di Desa Kedungdawa, Jayamulya, dan Sumberjaya kini bisa merasakan langsung manfaat dari program pembangunan infrastruktur yang bersumber dari APBD 2026.(majalah galang//ras/Penulis : Supriyadi )

KPK–Lemhannas Dorong Penguatan Integritas Pimpinan Daerah Hadapi Disrupsi Global

DENGGOL Bicara Siapa Dia:Upaya Pencegahan Dan Awal Kebenaran

MAJALAH GALANG-JAKARTA:Memperkuat integritas menjadi salah satu fondasi penting membangun ketahanan dan kemandirian daerah. Pendekatan multidisiplin berperspektif ketahanan nasional diperlukan agar kepemimpinan daerah mampu menghadapi berbagai tantangan, sekaligus memastikan setiap kebijakan tetap berpijak pada kepentingan masyarakat serta berintegritas.

Penegasan tersebut disampaikan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto, saat memberikan arahan dalam program Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Angkatan IV Tahun 2026 yang diselenggarakan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI, di Gedung Tri Gatra, Kantor Lemhanas Jakarta, Jumat (4/9).

Menurutnya Setyo, integritas pimpinan daerah berposisi strategis sebab kualitas kepemimpinan turut menentukan terwujudnya tata kelola pemerintahan efektif dan mampu merespons perubahan. Terlebih, di tengah dinamika geopolitik global dan percepatan transformasi digital, pimpinan daerah dituntut tidak sekadar mampu meningkatkan kinerja pemerintahan, namun juga teguh secara moral, cakap, dan adaptif.

“Integritas tidak cukup dimaknai sebagai kepatuhan hukum dan peraturan, tapi harus diwujudkan melalui komitmen akuntabilitas hingga keberpihakan pada kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan kelompok,” katanya.

Setyo menilai, kepemimpinan semacam ini penting guna memastikan setiap kebijakan dan keputusan pemerintah benar-benar berorientasi kepentingan publik. Sejalan dengan tema ‘Memperkuat Kemandirian Daerah Melalui Kepemimpinan Adaptif di Era Dinamika Geopolitik Global dan Disrupsi Teknologi Menuju Indonesia Emas 2045’, KPPD Angkatan IV menjadi momentum memperkuat kapasitas dan integritas 18 bupati dan 5 wali kota.

Menuju Indonesia Emas 2045, Setyo mendorong para pemimpin daerah menjadikan integritas sebagai fondasi kepemimpinan pembangunan daerah bersih dan berdaya saing. Menurutnya, kemajuan daerah perlu diiringi kemampuan pemimpin dalam mengenali serta mengelola berbagai risiko integritas sejak dini, sehingga setiap perubahan dan inovasi tidak menciptakan celah baru bagi korupsi.

Pemetaan hingga Perbaikan Sistem Daerah

Komitmen tersebut menjadi penting di tengah kondisi integritas nasional yang masih menghadapi tantangan. KPK menggunakan Survei Penilaian Integritas (SPI) sebagai instrumen pengukuran sekaligus pemetaan risiko korupsi pada kementerian/lembaga, pemerintah daerah, hingga badan usaha milik negara (BUMN).

Hasil SPI 2025, menunjukkan skor integritas nasional sebesar 72,32—meningkat tipis dibandingkan tahun sebelumnya, namun masih di bawah target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebesar 74,52. Dari 657 instansi yang disurvei, sebesar 54 persen atau sebanyak 353 instansi masih di kategori rentan, 30 persen atau 201 instansi di kategori waspada, dan 16 persen atau 106 instansi di kategori terjaga.

“Risiko perilaku koruptif masih menjadi tantangan yang perlu diperhatikan serius, sehingga memperkuat integritas tidak cukup hanya membenahi regulasi dan sistem, namun harus menyentuh perilaku dan budaya organisasi,” jelas Setyo.

Di sisi lain, upaya pencegahan KPK juga telah berdampak konkret terhadap perlindungan keuangan dan aset daerah. Sepanjang Semester I 2026, KPK mendorong penyelamatan keuangan daerah senilai Rp2,23 triliun, hingga penguatan tata kelola yang tercermin dari 98 persen atau 422.766 penyelenggara negara telah menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) hingga pertengahan 2026.

Dari capaian tersebut, Setyo menilai pencegahan korupsi perlu dibangun melalui sistem integritas kuat, pengawasan berbasis risiko, perlindungan aset dan keuangan daerah, serta kepatuhan penyelenggara negara. Keseluruhan upaya tersebut menjadi bagian penting memastikan pembangunan daerah tidak sekadar memajukan ekonomi, tapi bersih dan berkelanjutan.

“Kesadaran diri menjadi fondasi dalam menjaga integritas. Bahaya terbesar integritas dapat muncul ketika seseorang menganggap wajar suatu kesalahan, sehingga batas benar dan salah semakin samar,” pungkasnya.

Oleh karenanya, keberhasilan pembangunan daerah tidak semata-mata diukur dari besarnya realisasi anggaran atau banyaknya proyek, melainkan kualitas tata kelola dan integritas setiap pengambilan keputusan. Kekuasaan yang diamanahkan ke kepala daerah, harus dijalankan bertanggung jawab dan jauh dari konflik kepentingan.

Sementara itu, Gubernur Lemhannas RI, TB. Ace Hasan Syadzily, menyampaikan KPPD Angkatan IV menjadi instrumen strategis memperkuat karakter integritas pimpinan daerah terhadap lingkungan strategis. Penguatan tersebut, dinilai perlu agar para kepala daerah mampu memastikan implementasi Asta Cita diterjemahkan konsisten dalam kebijakan pembangunan di daerah.

“Karena itu, KPPD tidak hanya menjadi ruang pembelajaran, namun sarana memperkuat kemampuan analisis geopolitik, ketahanan nasional, hingga kepemimpinan visioner sebagai bekal merumuskan kebijakan adaptif,” kata Ace.

Ia menambahkan, KPPD turut diarahkan membentuk pemimpin daerah bermoral, beretika, dan berkarakter negarawan. Pada akhirnya, para peserta diharapkan mampu berinovasi strategis agar mampu mengoptimalkan peran pemda dalam menjawab kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan.

Ace juga menegaskan, capaian KPPD tidak semata diukur dari bertambahnya pengetahuan akademik peserta, melainkan perubahan cara pikir, bersikap, dan bertindak dalam memimpin. Semangat harus diwujudkan melalui kolaborasi lintas sektor, memperkuat integritas penyelenggaraan pemerintahan, serta berpihak pada kepentingan publik.

KPPD Angkatan IV Tahun 2026 ini, diikuti pimpinan daerah dari berbagai wilayah Indonesia, antara lain Wali Kota Kupang, Banjarbaru, Banjarmasin, Tual, dan Pematangsiantar, serta Bupati Raja Ampat, Sorong, Asmat, Waropen, Tolikara, Fakfak, Bangkalan, Magetan, Bulungan, Sumba Timur, Halmahera Selatan, Halmahera Utara, Seram Bagian Barat, Simalungun, Siak, Kolaka, dan Konawe Selatan yang diharapkan mampu membekali serta memperkuat tata kelola pemerintahan dan pembangunan di daerah masing-masing.Source https://www.kpk.go.id/-(majalah galang//ras/rewi)