Kemendagri –Kementerian Pendidikan Dasar Menengah Dengan KPK Bangun Pendidikan Antikorupsi Luncurkan Buku Panduan Antikorupsi

DENGGOL Bicara Siapa Dia:Sejak Dini Generasi Harus Bersih Harapan Bangsa

MAJALAHGALANG.COM-JAKARTA:Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), pemerintah daerah (Pemda), serta seluruh kementerian/lembaga terkait, meluncurkan Buku Panduan dan Bahan Ajar Pendidikan Antikorupsi (PAK), pada Senin (11/5).

Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menegaskan langkah ini menjadi ruang paling strategis dalam membentuk karakter bangsa dan membangun budaya antikorupsi sejak dini.“Pendidikan harus menjadi fondasi membangun generasi berintegritas. Karena itu, penguatan integritas pendidikan dari pusat hingga daerah harus memiliki arah dan semangat yang sama,” tegas Setyo dalam sambutannya di Gedung Sasana Bhakti Praja Kemendagri, Jakarta.

KPK memandang penguatan integritas di sektor pendidikan masih menjadi pekerjaan besar bersama. Hal itu didasari dari hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan 2024 yang menunjukkan Indeks Integritas Pendidikan berada pada angka 69,50 dari skala 100.

Nilai tersebut menunjukkan sistem integritas pendidikan mulai terbentuk, namun belum sepenuhnya menjadi budaya yang konsisten di seluruh ekosistem pendidikan. Sebab demikian, pendidikan antikorupsi diposisikan sebagai strategi hulu negara untuk membangun fondasi karakter dan integritas generasi masa depan.

Peluncuran Buku Panduan dan Bahan Ajar PAK ini juga menjadi bagian dari upaya tindak lanjut dan evaluasi atas hasil SPI Pendidikan 2024, yang perbaikannya dilakukan sepanjang tahun 2025 oleh seluruh pemangku kepentingan pendidikan, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Buku Panduan Pendidikan Antikorupsi akan disertai lima buku Bahan Ajar untuk guru-guru di seluruh jenjang, mulai dari PAUD, SD, SMP, hingga SMA dan SMK. Dalam panduan ini, terdapat lima kompetensi kunci yang menjadi fondasi Pendidikan Antikorupsi, yaitu terkait ajaran menaati aturan; memahami konsep kepemilikan; menjaga amanah; mengelola dilema etis; dan membangun budaya antikorupsi.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menyampaikan bahwa pendidikan tidak hanya berfungsi membentuk generasi yang cerdas secara akademik, tetapi juga berkarakter dan berintegritas.

“Ini merupakan bagian dari kebijakan untuk memperkuat pendidikan karakter, khususnya kepribadian yang jujur, kepribadian yang berintegritas, bertanggung jawab, dan perilaku yang bersih dari segala macam bentuk korupsi,” ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri III, Akhmad Wiyagus, menekankan panduan tersebut menjadi pedoman bagi seluruh pemerintah maupun satuan pendidikan (satdik) di daerah dalam membangun ekosistem pendidikan berintegritas.

“Kepada seluruh Kepala Daerah untuk mendorong dan memastikan implementasi Pendidikan Antikorupsi dengan memanfaatkan Panduan dan Bahan Ajar Pendidikan Antikorupsi yang telah tersedia, sebagai upaya melakukan perbaikan konkret dan terukur guna meningkatkan integritas pendidikan secara nyata,” ujarnya.

Pelaksanaan SPI Pendidikan 2026

Tahun ini, KPK kembali melaksanakan Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan sebagai instrumen untuk memotret kondisi integritas pendidikan di Indonesia. Adapun periode survei dilaksanakan sejak 13 April sampai dengan 31 Juli 2026.

Pelaksanaan SPI Pendidikan 2026 secara mutlak membutuhkan dukungan dan partisipasi aktif pemangku kepentingan daerah sebagai aktor utama perubahan. Tidak hanya pemerintah daerah, pemangku kepentingan juga mencakup instansi pembina, instansi pengawas, hingga satuan pendidikan. Survei ini menjadi bagian dari evaluasi atas berbagai upaya penguatan integritas yang telah dilakukan bersama dalam satu tahun terakhir.

KPK berharap berbagai langkah perbaikan yang dilakukan dapat memperkuat implementasi pendidikan antikorupsi secara nyata dan berkelanjutan di seluruh satuan pendidikan.”Penting menanamkan semangat masa depan tanpa korupsi mulai dari hari ini. Dengan demikian, pemberantasan korupsi sejatinya dimulai dari ruang kelas,” pungkas Setyo.

Turut hadir dalam kegiatan ini Wakil Ketua KPK, Ibnu Basuki Widodo; Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana; Direktur Jejaring Pendidikan KPK, Dian Novianthi; jajaran kementerian/lembaga terkait; pemerintah daerah; kepala dinas pendidikan; serta para pemangku kepentingan di sektor pendidikan dari berbagai daerah di Indonesia.Siaran pers kpk-(www.majalahgalang.com//ras/sabar sembiring sh)

Perumdam Tirta Darma Ayu Luncurkan Aplikasi Banyu Digital Fitur Unggulan Cek Tagihan Air Pemakaian Meter Secara Real Time Setiap Bulan

DENGGOL Bicara Siapa Dia:informasi pembayaran secara akurat

MAJALAHGALANG.COM-INDRAMAYU JAWA BARAT:Bupati Indramayu, Lucky Hakim, meluncurkan aplikasi Banyu Digital sebagai upaya penguatan layanan air bersih di Perumdam Tirta Darma Ayu. Aplikasi berbasis digital ini diluncurkan guna meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel kepada masyarakat. Acara peluncuran berlangsung di Kantor Perumdam Tirta Darma Ayu, Selasa (05/05/26).

Aplikasi Banyu Digital merupakan hasil kolaborasi Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu dengan Politeknik Negeri Indramayu (Polindra) dalam mendorong transformasi digital pelayanan publik, khususnya pada sektor layanan air bersih.

Aplikasi ini dirancang untuk memastikan layanan yang lebih cepat, mudah diakses, dan transparan.Dalam sambutannya, Bupati Lucky Hakim menegaskan, penguatan layanan berbasis digital menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Banyu Digital menjadi instrumen untuk mempercepat layanan, memperkuat transparansi, dan meningkatkan akuntabilitas. Dengan sistem yang terdigitalisasi, pelayanan harus lebih tertib, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.

Direktur Utama Perumdam Tirta Darma Ayu, H. Nurpan, menjelaskan, aplikasi ini dikembangkan untuk menjawab kebutuhan pelanggan akan layanan yang praktis dan efisien“Melalui satu aplikasi, pelanggan dapat mengakses layanan utama tanpa harus datang ke kantor, sehingga proses menjadi lebih cepat dan efisien,” ujarnya.

Melalui aplikasi ini, pelanggan dapat memanfaatkan berbagai fitur unggulan, antara lain cek tagihan air secara real-time untuk memperoleh informasi pembayaran secara akurat, pelaporan meter mandiri melalui unggahan foto angka meter setiap bulan.

Layanan pengaduan daring untuk melaporkan gangguan seperti kebocoran pipa atau terhentinya aliran air yang dilengkapi data pendukung berupa foto dan lokasi.Selain itu, tersedia pengajuan sambungan baru secara daring serta layanan komunikasi melalui chatbot dan petugas guna mendukung respons yang lebih cepat dan efektif.

Pemanfaatan Banyu Digital diharapkan mampu mempercepat waktu layanan, meningkatkan ketepatan penanganan pengaduan, serta memperkuat sistem pemantauan dan tindak lanjut berbasis data secara real-time.

Melalui peluncuran Banyu Digital, Perumdam Tirta Darma Ayu menegaskan komitmennya dalam menghadirkan layanan air bersih yang lebih cepat, transparan, dan profesional, sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis digital di Kabupaten Indramayu.Diskominfo Indramayu(www.majalahgalang//ras/@Penulis Fikri)

Prestasi Olah Raga Siswi SMP Negeri 1 Bangodua Indramayu Tampil Di Kejurnas Voli U-18 2026

DENGGOL Bicara Siapa Dia:Prestasi Bidang Olahraga

MAJALAHGALANG.COM-INDRAMAYU JAWA BARAT:Kabar membanggakan datang dari “Kota Mangga” Indramayu. Salah satu putri terbaiknya, Hannin Nurin Navisa, dipastikan akan berlaga di ajang bergengsi Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Voli U-18 2026 yang diselenggarakan di Jakarta, Senin (04/05/26) nanti malam

Hannin, siswi SMPN 1 Bangodua kelahiran tahun 2011 itu, menunjukkan bahwa meski berasal dari desa, dia dapat tampil di tingkat nasional. Perjalanan karier atlet muda ini dimulai dari klub lokal Indramayu REANG.

Berkat kerja keras dan kedisiplinananya yang menonjol sebagai Outside Hitter, Hannin kini dipercaya untuk memperkuat tim Benteng Garuda Maluku Utara dalam kompetisi kasta tertinggi untuk kelompok umur tersebut.

Keberhasilan Hannin menembus panggung nasional menjadi bukti nyata bahwa talenta-talenta muda dari daerah, khususnya Indramayu tidak kalah. Talenta muda penuh bakat ini mampu bersaing dan diperhitungkan di level nasional.

Dukungan penuh mengalir untuk Hannin dan kawan-kawan yang akan memulai perjuangannya malam ini. Tim Benteng Garuda Putri dijadwalkan bertanding pada pukul 19.00 WIB nanti malam.

Mari kita berikan semangat, dukungan, dan doa agar Hannin Nurin Navisa dapat memberikan penampilan terbaiknya untuk klubnya, serta membawa harum nama Indramayu di kancah nasional.

Dari Bangodua menuju panggung Indonesia, Hannin adalah potret dan inspirasi bagi atlet muda Indramayu yang ingin mengejar impiannya. Semoga makin banyak Hannin-Hannin lainnya di Kota Mangga.Penulis: isn-(www.majalahgalang.com//ras/bobi rs depari)

Pendidikan Di Indonesia Harus Tanamkan Belajar Disiplin Dan Jujur Sebagai Soko Guru Integritas Generasi Masa Depan Bangsa

DENGGOL Bicara Siapa Dia:Generai Cerdas Harapan Bangsa

MAJALAHGALANG.COM-JAKARTA:Di tengah riuh penanganan perkara yang terus dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ada satu pekerjaan yang berjalan lebih senyap namun tak kalah penting, yakni memastikan korupsi tidak lagi tumbuh dari akarnya. Sebab, akar persoalan korupsi kerap bersembunyi di balik cara pandang, nilai, dan kebiasaan yang terbentuk sejak dini.

Momentum Hari Pendidikan Nasional yang jatuh pada 2 Mei, menjadi ruang refleksi. Bukan sekadar tentang capaian akademik, tetapi tentang sejauh mana pendidikan benar-benar menanamkan integritas sebagai napas dalam keseharian. Di titik ini, pendidikan tidak lagi cukup menjadi pelengkap, melainkan harus menjadi benang merah yang menghubungkan rumah, ruang kelas, hingga kehidupan sosial.

KPK memandang pendidikan sebagai soko guru integritas atau fondasi yang menentukan apakah generasi ke depan akan tumbuh sebagai penjaga nilai atau justru pewaris celah. “Pendidikan adalah cara paling mendasar untuk memastikan korupsi tidak terus berulang. Dari sanalah nilai dan kebiasaan dibentuk, jauh sebelum seseorang dihadapkan pada godaan kekuasaan atau kepentingan,” ungkap Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, di Jakarta, Sabtu (2/5).

Karena itu, KPK menempatkan pendidikan menjadi salah satu dari tiga sula utama pemberantasan korupsi, selain pencegahan dan penindakan. Jika penindakan bekerja di hilir, maka pendidikan menjaga hulu agar tetap jernih.

Melalui jalur pendidikan formal, KPK terus mendorong integrasi Pendidikan Antikorupsi (PAK) di seluruh jenjang, mulai dari pendidikan anak usia dini hingga perguruan tinggi. Pendekatan ini tidak berhenti pada pengetahuan, tetapi diarahkan pada pembentukan karakter melalui sembilan nilai integritas, yakni jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, dan kerja keras, yang dirangkum dalam akronim JUMAT BERSEPEDA KK.

Upaya ini juga diperkuat dengan peluncuran Buku Panduan Sisipan Pendidikan Antikorupsi untuk perguruan tinggi dan tenaga pengajar pada Maret 2026. Instrumen ini dihadirkan untuk menjawab tantangan keberagaman kualitas pengajaran di ribuan kampus di Indonesia. Hingga kini, sekitar 80% perguruan tinggi telah mengintegrasikan pendidikan antikorupsi dalam proses pembelajaran.

Pada saat yang sama, KPK menggunakan Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan sebagai alat cermin untuk memotret kondisi nyata di sektor pendidikan, mengidentifikasi area rawan sekaligus mendorong perbaikan tata kelola yang lebih terarah. Berbagai intervensi juga dilakukan untuk memperkuat ekosistem pendidikan agar lebih transparan dan akuntabel.

“Ruang belajar seharusnya menjadi tempat paling aman bagi nilai integritas. Jika di sana saja sudah ada kompromi, maka kita sedang menanam masalah sejak awal,” kata Budi.

Di luar ruang kelas, pendidikan informal mengambil peran yang tak kalah penting. Melalui berbagai inisiatif seperti ACFFest hingga gerakan Suara Antikorupsi, KPK mengajak masyarakat luas untuk terlibat dalam menumbuhkan budaya integritas. Pendidikan, dalam hal ini, tidak mengenal batas ruang dan waktu, ia hidup dalam percakapan sehari-hari, dalam pilihan kecil, dan dalam keputusan yang kerap luput dari sorotan.

Dalam upaya ini, KPK juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengisian SPI Pendidikan 2026 yang berlangsung pada 13 April hingga 31 Juli 2026. Responden yang terpilih akan menerima pesan WhatsApp resmi berlabel SPI by KPK tanpa dikenakan biaya apa pun. Masyarakat diharapkan mengisi survei secara jujur sesuai kondisi di lapangan, sehingga hasil yang diperoleh akurat dan dapat menjadi dasar penyusunan rekomendasi kebijakan yang tepat sasaran.

Pada akhirnya, pendidikan antikorupsi memang tidak menawarkan hasil instan. Ia bekerja dalam diam, tumbuh perlahan, dan sering kali tak terlihat, ibarat akar yang menguatkan pohon agar tidak mudah tumbang. Namun tanpa itu, upaya pemberantasan hanya akan berputar di lingkar yang sama.

KPK meyakini, pendidikan antikorupsi merupakan investasi jangka panjang. Dari ruang kelas, diharapkan tumbuh keberanian untuk jujur dan kebiasaan menolak setiap bentuk penyimpangan. Hari Pendidikan Nasional juga menjadi mengingatkan bahwa membangun Indonesia yang bersih bukan hanya soal menangkap pelaku, tetapi memastikan generasi berikutnya tidak merasa perlu untuk melakukannya. Integritas, pada akhirnya, bukan sekadar diajarkan, melainkan ditumbuhkan, dirawat, dan diwariskan.Source https://kpk.go.id/-(www.majalahgalang.com//ras/rewi)

Menteri PKP Tingkatkan Hunian Layak Pemerintah Bedah 21.000 Rumah Di Papua

DENGGOL Bicara Siapa Dia:Rumah Layak Huni Untuk Rakyat

MAJALAHGALANG.COM-PAPUA:Pemerintah melaluiKementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus mengakselerasi penyediaan hunian layak bagi masyarakat, khusus masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Salah satunya adalah melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah yang pada tahun 2026 meningkat signifikan dari sebelumnya 45.000 unit di tahun 2025 menjadi 400.000 unit.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengungkapkan, total 400.000 unit hunian tersebut tersebar di seluruh Indonesia dan untuk wilayah Papua menyasar sebanyak sekitar 21.000 unit hunian.

“Kita tingkatkan kuota BSPS di seluruh Papua menjadi minimal sekitar 21.000 unit yang tersebar di 6 provinsi dan 42 kabupaten/kota. Artinya, setiap kabupaten/kota mendapatkan minimal 500 unit,” ujar Menteri PKP dikutip dari laman pkp.go.id, Kamis (30/04/2026).

Pelaksanaan BSPS di Papua ini merupakan bentuk keberpihakan pemerintah kepada masyarakat sekaligus upaya untuk mendorong pemerataan pembangunan perumahan hingga ke seluruh wilayah Indonesia, termasuk Papua, agar seluruh masyarakat dapat menikmati hunian yang layak, sehat, dan berkelanjutan. 

“Program BSPS ini adalah bukti nyata kehadiran negara, terutama di Papua. Kita ingin masyarakat memiliki rumah yang layak, sehat, dan aman sebagai fondasi kehidupan yang lebih baik,” ujar Maruarar.

Menteri PKP pun menegaskan komitmen untuk mempercepat penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) agar dampaknya segera dirasakan oleh masyarakat.“Program BSPS ini akan mulai dilaksanakan pada bulan Mei 2026. Kita ingin bergerak cepat agar masyarakat segera merasakan manfaatnya,” tegasnya.

Lebih lanjut, Maruarar juga menekankan bahwa pendekatan BSPS tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik tetapi juga pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan program ini juga dilakukan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran dengan dukungan pendampingan teknis di lapangan.

“Melalui skema swadaya, masyarakat terlibat langsung dalam proses pembangunan rumahnya. Ini tidak hanya memperbaiki rumah, tetapi juga menggerakkan ekonomi lokal,” pungkasnya.Source DND/UN – Humas Kemensetneg-(www.majalahgalang.com//ras/thio s depari)

Kompi Tolak Keras Proyek Strategis Nasional Revitalisasi Tambak Indramayu

 DENGGOL Bicara siapa Dia: Kompi Proyek PSN Harus Di Kaji Ulang…!

MAJALAHGALANG.COM-INDRAMAYU JAWA BARAT: Puluhan ribu massa Komunitas Masyarakat Pesisir (KOMPI) Kabupaten Indramayu gruduk kantor Bupati Indramayu.Dalam orasi yang di sampaikan Ketua Kompi H Darsam secara tegas tolak keras rencana Proyek Statergis Nasional (PSN) revitalisasi tambak pantura dampaknya jadi krisi ekonomi rakyat petani tambak Kabupaten Indramayu-Kamis (30/4/2026).

Selain ini proyek PSN Pemerintah Pusat harus jelas dan di kaji ulang dampak pada rakyat Indramayu apabila diambil lahan tambak udang tersebut juga akan di gunakan tanam pemeliharaan mujair.Padahal selama ini tambak tersebut sudah turun temurun di garap petani tambak  juga bayar restribusi Perhutani setempat.

Untuk itu kami adalah rakyat juga anak Bupati Indramayu Lucky Hakim temui kami dan batalkan program PSN rampas lahan petani tambak Indramayu.Karena ini berdampak akan membuat banyak petani tambak kehilangan mata pencaharian rakyat.Hal ini kami KOMPI menolak keras program PSN revitalisasi tambak tegas H Darsam.

Kedatangan Kompi mendesak Bupati Indramayu Lucky Hakim segera rekomdasikan tolak Program PSN Revitalisasi Tambak Untuk Kecamatan Kandanghaur-Losarang-Cantigi-Pasekan Kabupaten Indramayu,ujarnya H Darsam.(www.majalahgalang.com//ras/rewi)

Presiden Prabowo Groundbreaking 13 Proyek Hilirisasi Nasional Tahap II Senilai Rp116 Triliun Di Refinery Unit IV Cilacap Jawa Tengah

DENGGOL Bicara Siapa Dia:hilirisasi adalah jalan menuju kebangkitan bangsa Indonesia

MAJALAHGALANG.COM-CILACAP JAWA TENGAH:Presiden Prabowo Subianto melakukan groundbreaking Proyek Hilirisasi Nasional Tahap II di Refinery Unit IV Cilacap, Jawa Tengah, pada Rabu (29/04/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam mempercepat transformasi industri nasional melalui penguatan hilirisasi di sektor strategis.

Acara diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, yang kemudian dilanjutkan dengan doa bersama sebagai bentuk harapan atas kelancaran dan keberhasilan proyek. Setelahnya, acara dilanjutkan dengan penayangan video mengenai rencana dan cakupan proyek hilirisasi tahap II yang akan dikembangkan.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa hilirisasi merupakan kunci untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam Indonesia sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi nasional. Kepala Negara menekankan hilirisasi adalah jalan menuju kebangkitan bangsa Indonesia.

“Groundbreaking hilirisasi tahap kedua yang mencakup 13 proyek strategis hilirisasi, senilai kurang lebih Rp116 triliun meliputi 5 proyek di sektor energi, 5 proyek di sektor mineral, 3 proyek di sektor pertanian,” ujar Kepala Negara.

Sebelumnya, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Rosan Roeslani dalam laporannya menyampaikan bahwa proyek hilirisasi tahap II merupakan kelanjutan dari upaya strategis pemerintah dalam memperkuat ekosistem industri nasional. Rosan menjelaskan bahwa pengolahan aset negara menjadi katalisator transformasi ekonomi nasional sebagai investasi negara untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia.

“Kami akan melakukan ini sebagai awal dari lompatan besar Indonesia sebagai bangsa yang tidak hanya kaya sebagai sumber daya alam, tetapi juga berdaulat dalam pengolahannya, unggul dalam produksinya, dan sejahtera dalam hasilnya,” ujar Rosan.

Adapun 13 proyek hilirisasi tahap II ini terdiri dari berbagai pengembangan di sektor pengolahan dan pemurnian yang terintegrasi, mencakup peningkatan kapasitas refinery, pengembangan produk turunan bernilai tambah, serta pembangunan fasilitas pendukung yang memperkuat rantai pasok industri nasional, sebagai berikut:

1. Proyek 1 dan 2: Pembangunan Fasilitas Kilang Gasoline di Dumai (Riau) dan Cilacap (Jawa Tengah);

2. Proyek 3, 4, 5: Pembangunan Tangki Operasional BBM di Palaran (Kalimantan Timur), Biak (Papua), dan Maumere (Nusa Tenggara Timur);

3. Proyek 6: Fasilitas Pengembangan fasilitas produksi DME berkapasitas 1,4 juta ton per tahun di Tanjung Enim (Sumatera Selatan);

4. Proyek 7: Pengembangan Fasilitas Manufaktur Baja Nirkarat dari Nikel di Indonesia Morowali Industrial Park (Sulawesi Tengah);

5. Proyek 8: Pengembangan Fasilitas Produksi Slab Baja Karbon dari Bijih Besi Lokal di Cilegon (Banten);

6. Proyek 9: Ekosistem dan Fasilitas Produksi Aspal Buton di Karawang (Jawa Barat);

7. Proyek 10: Hilirisasi Tembaga dan Emas di Gresik (Jawa Timur);

8. Proyek 11: Pengolahan Sawit menjadi Oleofood dan Biodiesel di Sei Mangkei (Sumatera Utara);

9. Proyek 12: Fasilitas Pengolahan Pala menjadi Oleoresin di Maluku Tengah (Maluku);

10. Proyek 13: Fasilitas Terpadu Kelapa terintegrasi menghasilkan MCT, coconut flour, dan activated carbon di Maluku Tengah (Maluku).

Dengan investasi besar dan cakupan lintas sektor, hilirisasi tahap II ini menjadi pijakan strategis menuju Indonesia yang lebih mandiri, berdaulat, dan berdaya saing global.Source https://www.setneg.go.id/-BPMI Setpres-(www.majalahgalang.com//ras/rewi)