Revitalisasi Sekolah Rp 879 Juta Di SDN Majalengka Kulon I Disorot:Atap Belum Kokoh, Besi Malah “Mengecil”

Pengamat Kontruksi Aji Ahmad dengan latar belakang kegiatan proyek di SDN Majalengka Kulon I. (Foto: Eko)

DENGGOL Bicara Siapa Dia:Perbaikan Untuk Proses Belajar Yang Lebih Baik

MAJALAHGALANG.COM-MAJALENGKA JAWA BARAT: Majalengka memang sedang giat membangun. Dari jalan, taman kota, sampai sekolah. Semangatnya bagus: pendidikan diperbaiki, gedung sekolah dipercantik, murid belajar lebih nyaman. Namun masalahnya, di negeri +62 ini, proyek pembangunan terkadang lebih cepat dilakukan di spanduk daripada di lapangan.

Itulah yang kini ramai dibicarakan soal proyek revitalisasi SDN Majalengka Kulon 1 yang bersumber dari Program Bantuan Presiden (Banpres) Tahun Anggaran 2026 senilai Rp 879.229.330 dan dikerjakan CV Manjadda Wajada.

Pengamat konstruksi Aji Ahmad sampai harus turun langsung melihat pekerjaan proyek tersebut. Hasilnya? Bukannya tenang, malah bikin kening berkerut. “Kalau melihat kondisi di lapangan, ada beberapa item pekerjaan yang tidak sesuai gambar DED,” kata Aji saat ditemui di kediamannya, Selasa (19/5/2026).

Nah, kata “tidak sesuai” ini biasanya jadi kalimat paling menyeramkan dalam proyek konstruksi. Sebab pengalaman publik sudah panjang: kalau spesifikasi mulai “fleksibel”, yang ikut fleksibel biasanya kualitas bangunan.

Salah satu yang dibicarakan Aji adalah pemasangan rangka atap baja ringan. Dalam gambar Detail Engineering Design (DED), atap kuda-kuda seharusnya dipasang railing atau bracing—semacam pengaku agar konstruksi lebih stabil dan tidak mudah oleng.

Masalahnya, komponen itu disebut tidak terlihat di lapangan. Yang menarik justru penjelasan dari pihak pelaksana. Awalnya disebut sudah sesuai gambar. Tapi setelah gambar DED diperlihatkan, kekeliruan berubah: railing akan dipasang nanti setelah kuda-kuda berdiri di atas dinding.

Di titik ini, logika teknik mulai terasa seperti sinetron kejar tayang. “Secara teknis itu tidak efektif dan tidak logistik,” ujar Aji. Kalau diterjemahkan ke bahasa warga biasa: ya ngapain pengaku dipasang belakangan kalau dari awal memang bagian penting struktur?

Belum selesai soal atap, muncul lagi cerita tentang besi ring balok. Dalam gambar DED, tulangan utama sebaiknya memakai besi polos 12 milimeter dan begel 8 milimeter. Tapi yang ditemukan di lapangan justru besi 10 milimeter dan begel 6 milimeter.

Sekilas memang cuma beda angka. Namun dalam dunia konstruksi, selisih ukuran besi itu bukanlah hal sepele. Ini bukan seperti tukang bakso yang mengurangi satu butir bakso biar tetap untung. Ini mencakup kekuatan struktur bangunan sekolah.

Aji menduga ada indikasi pengurangan volume pekerjaan secara diam-diam. “Kalau struktur item utama saja berbeda, bukan tidak mungkin ada item lain yang juga dikurangi tanpa mekanisme adendum,” katanya.

Yang bikin tambah menarik, papan proyek di lokasi juga tidak menyebutkan nomor kontrak atau nomor SPK. Padahal papan proyek itu mengibarat KTP sebuah pekerjaan: publik berhak mengetahui proyek ini pada dasarnya apa, berapa nilai, dan siapa yang bertanggung jawab.

Aji juga menyoroti satu hal yang sering luput dibicarakan publik: skema revitalisasi sekolah sebenarnya berbasis swakelola. Artinya, sekolah seharusnya menjadi pelaksana utama karena dana ditransfer langsung ke rekening sekolah.

“Dalam aturan, sekolah dilarang menyerahkan pekerjaan secara utuh kepada kontraktor,” ujarnya. Kalimat itu mungkin terdengar administratif. Tapi maknanya penting: jangan sampai sekolah cuma jadi stempel, sementara proyek sepenuhnya dikendalikan pihak lain.

Karena begini. Bangunan sekolah itu bukan sekedar tembok dan atap. Di dalamnya ada anak-anak yang setiap pagi belajar mengeja cita-cita. Kalau kualitas bangunannya dikurangi demi mengejar keuntungan, yang dipertaruhkan bukan hanya anggaran negara, tapi juga rasa aman murid-murid yang duduk di bawah atap itu setiap hari.

Hingga berita ini ditulis, pihak SDN Majalengka Kulon 1 maupun CV Manjadda Wajada belum memberikan tanggapan resmi terkait temuan tersebut. (www.majalahgalang.com//ras/@eko)

Pansus DPRD Indramayu Bahas Alih Status RSUD RA & Penyertaan Modal PT BPR

DENGGOL Bicara Siapa Dia:Tujuan Untuk Kinerja Makin Baik

MAJALAHGALANG.COM-INDRAMAYU JAWA BARAT: DPRD Jawa Barat Kab. Indramayu menggelar Rapat Paripurna di Ruang Sidang Utama DPRD Kab. Indramayu dalam rangka mengirimkan laporan hasil kerja Panitia Khusus (Pansus) 5 terkait rencana alih status pengelolaan RSUD MA Sentot Patrol kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Dalam rapat tersebut juga dilaksanakan persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu pada PT BPR Indramayu Jabar (Perseroda). Senin (18/5/2026).

Laporan Panitia Khusus (Pansus) 5 DPRD Kab.Indramayu disampaikan oleh Ketua Pansus 5 yaitu Abdul Rojak, SH. Dalam penyampaiannya, ia menjelaskan bahwa RSUD MA Sentot Patrol memiliki peran penting sebagai rumah sakit rujukan di wilayah barat Kab. Indramayu dan kawasan Pantura.

Namun demikian, rumah sakit tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti kebutuhan peningkatan sarana dan prasarana, penguatan sumber daya manusia, serta dukungan pembiayaan operasional yang lebih besar dan berkelanjutan.

Abdul Rojak, SH., juga menyampaikan bahwa selama periode 2023 hingga 2025 terjadi penurunan jumlah kunjungan pasien dan pendapatan rumah sakit. Berdasarkan data yang disampaikan, jumlah pasien mengalami penurunan sebesar 14 persen pada tahun 2025.

Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu alasan penting perlunya peningkatan kapasitas layanan kesehatan agar RSUD MA Sentot Patrol dapat memberikan pelayanan yang lebih optimal, modern, dan menjangkau masyarakat secara lebih luas.

Menurut pandangan Pansus 5, alih status pengelolaan RSUD MA Sentot Patrol kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat bertujuan memperkuat fungsi rumah sakit sebagai layanan rujukan regional Pantura Timur dan wilayah Ciayumajakuning.

Dengan pengelolaan oleh pemerintah provinsi, diharapkan kualitas pelayanan kesehatan, ketersediaan tenaga medis spesialis, fasilitas kesehatan, dan dukungan pembiayaan dapat semakin meningkat. Pansus 5 juga menegaskan bahwa proses alih status bukan sekadar perpindahan aset daerah, tetapi bagian dari upaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Selain itu, Pansus 5 memberikan sejumlah rekomendasi penting, di antaranya percepatan peningkatan status RSUD MA Sentot Patrol menuju rumah sakit tipe A, kepastian status kepegawaian bagi tenaga kesehatan dan pegawai rumah sakit, serta jaminan pelayanan kesehatan yang tetap terjangkau bagi masyarakat.

Pansus 5 juga menekankan pentingnya proses pengalihan aset dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kejelasan sharing pembiayaan pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS yang membiayai Pemerintah Kabupaten Indramayu.

Dalam rapat tersebut, Bupati Indramayu, Lucky Hakim, menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kab. Indramayu atas persetujuan yang telah diberikan.

Menurutnya, persetujuan tersebut merupakan bentuk sinergi dan komitmen bersama dalam mengoptimalkan pengelolaan barang milik daerah serta dukungan nyata kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang telah menyatakan kesediaannya menerima hibah aset RSUD Pantura MA Sentot Patrol.

Selain itu, dilakukan pula persetujuan bersama dan penandatanganan Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kab. Indramayu pada PT BPR Indramayu Jabar (Perseroda) antara Bupati Indramayu dan DPRD Kab. Indramayu. (www.majalahgalang.com//ras/@ ro5)

HUT Ke-154 Tahun 2026 Kota Binjai Medan Pertumbuhan Ekonomi Makin Baik

 DENGGOL Bicara Siapa Dia:Jadikan Kota Binjau Makin Maju

MAJALAHGALANG.COM-KOTA BINJAI MEDAN SUMUT: Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Surya menyebut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-154 Kota Binjai menjadi momentum untuk memperkuat optimisme dalam membangun daerah.

Kota Binjai dinilai memiliki peluang besar untuk naik kelas sebagai penyangga kota yang maju dan kompetitif di Sumut.Hal tersebut disampaikan Surya saat menghadiri Resepsi Hari Jadi ke-154 Kota Binjai di Pendopo Umar Baki, Binjai, Minggu (17/5/2026).

“Kota Binjai hari ini terus menunjukkan perkembangan yang baik. Pertumbuhan ekonomi bergerak positif, pelayanan publik semakin membaik, digitalisasi pemerintahan mulai menguat, UMKM terus tumbuh, dan pembangunan sumber daya manusia menjadi perhatian pemerintah daerah,” ujar Surya.

Menurutnya, tema “Melangkah Maju Mewujudkan Binjai Sejahtera” bukan sekedar slogan, melainkan semangat bersama agar pembangunan terus bergerak maju dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

Surya juga menilai Binjai memiliki sejarah panjang yang patut dibanggakan. Kota yang tumbuh dari kawasan sekitar Sungai Bingai itu berkembang menjadi jalur perdagangan masyarakat Melayu hingga menjadi salah satu kota strategis di Sumut.

Menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks, Surya mengajak Pemerintah Kota (Pemko) Binjai untuk terus memperkuat kualitas sumber daya manusia, meningkatkan pelayanan publik, mempercepat pembangunan infrastruktur, serta memperkuat ekonomi berbasis UMKM dan ekonomi kreatif.

Menurutnya, langkah tersebut dapat diwujudkan melalui peningkatan layanan kesehatan, penanganan stunting, program makan bergizi gratis bagi anak sekolah, penguatan sektor pendidikan, hingga pemberdayaan ekonomi rakyat.

Ia juga mengajak seluruh masyarakat Kota Binjai untuk menjaga persatuan dan suasana kondusif demi mendukung pembangunan daerah. Kepada generasi muda, Surya berharap menjadi generasi yang kreatif, produktif, menguasai teknologi, namun tetap memiliki akhlak, etika, dan kepedulian sosial.

“Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berkomitmen mendukung pembangunan Kota Binjai melalui penguatan konektivitas wilayah, peningkatan pelayanan publik, pembangunan ekonomi daerah, dan strategi pembangunan infrastruktur,” ujarnya.

Sementara itu, Walikota Binjai Amir Hamzah mengatakan, selama 154 tahun Kota Binjai telah mengalami berbagai dinamika dan perubahan. Momentum hari jadi tersebut, menurutnya, adalah waktu yang tepat untuk menyampaikan penghargaan kepada seluruh masyarakat Kota Binjai.

“Terima kasih atas kerja keras, loyalitas, dan sinergi semua pihak, baik unsur pemerintah, TNI, Polri, swasta, akademisi, maupun masyarakat sipil yang ikut andil membangun Kota Binjai,” ucap Amir.

Meski demikian, Amir mengakui masih terdapat sejumlah tantangan yang harus dihadapi, mulai dari arus globalisasi, perkembangan teknologi, perubahan iklim, hingga ketimpangan sosial.

Oleh karena itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat komitmen, menjaga integritas, serta memperluas kolaborasi lintas sektor. “Mari kita buktikan bahwa dengan kreativitas, kekompakan, dan ketulusan bekerja, Binjai mampu menjadi kota yang kompetitif dan praktik di tingkat nasional maupun regional,” simpulnya.SUMUT https://sumutprov.go.id/H21/DISKOMINFO SUMUT)-(www.majalahgalang.com//ras/dambik s depari)

 

KPK Latih 239 Personel Polri Se-Jawa Timur Tidak Pungli Korupsi Harus Dimiliki Aparat Penegak Hukum (APH) Dalam Menjalankan Tugas Ditengah Masyarakat

DENGGOL Bicara Siapa Dia:Bersihkan Aparat Dari Pungli Dan Korupsi

MAJALAHGALANG.COM-JAWA TIMUR:Sebanyak 239 personel kepolisian di wilayah Polda Jawa Timur mengikuti Pelatihan Tata Nilai, Penguatan Integritas dan Antikorupsi (PELATNAS) yang mengikuti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama dua hari, pada 12-13 Mei 2026 di Gedung Mahameru Polda Jawa Timur, Surabaya.

Direktur Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi (ACLC) KPK, Yonathan Demme Tangdilintin, menekankan bahwa integritas menjadi fondasi utama yang harus dimiliki setiap aparat penegak hukum (APH) dalam menjalankan tugas dan fungsi di masyarakat tengah.

“Para peserta merupakan wujud representasi institusi yang menentukan arah kebijakan, kualitas, dan kepercayaan masyarakat,” sambil memberikan Berbagai.Ia juga menekankan pentingnya pengawasan di lingkungan kepolisian, guna mencegah berkembangnya perilaku menyimpang pada setiap individu.

Menurutnya, toleransi terhadap pelanggaran sekecil apa pun berpotensi berkembang lebih besar jika tidak segera ditangani.Sementara itu, Direktur Pencegahan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri, Kombes Pol Bhakti Eri Nurmansyah, menyampaikan bahwa pelayanan publik yang bersih menjadi tuntutan yang harus dijaga oleh seluruh jajaran kepolisian.

“Tantangan kita bukan sekedar soal penegakan hukum semata, melainkan menyangkut bagaimana kita menyatakan, berperilaku, dan memberikan pelayanan yang bebas korupsi,” ucap Bhakti.

Untuk itu, KPK mengerahkan ratusan personel mulai dari Kepala Sub Direktorat (Kasubdit), Kapolres, Wakapolres, Kepala Satuan (Kasat), hingga Kapolsek-Wakapolsek se-Jawa Timur untuk menyamakan persepsi soal nilai-nilai integritas dan etika, sekaligus membangun pola kepemimpinan yang berorientasi pada nilai-nilai antikorupsi.

Sejumlah materi yang dibawakan meliputi Strategi Pemberantasan Korupsi, Strategi Pencegahan Korupsi Guna Mengawal Ketahanan Perekonomian Nasional, Konflik Pengentingan, Budaya Anti Suap dan Anti Gratifikasi, Internalisasi Integritas,

Pengenalan Tentang Kortas, Menata Ulang Peran POLRI di Ruang Publik yang Dinamis, hingga Rencana Aksi. “Mari kita bangun komitmen bersama dalam menjaga integritas dan jadilah agen perubahan di masing-masing satuan,” pungkas Yonathan.

Melalui pelatihan ini, KPK berharap memperkuat integritas bukan soal ucapan semata, melainkan tindakan yang harus terus tumbuh di tubuh kepolisian guna mewujudkan penegakan hukum yang profesional, presisi, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat. Sumber https://www.kpk.go.id/-(majalahgaloang.com//ras/anugerah)

Anggota DPRD Fraksi PKS Iing Misbahuddin: Menutup Tambang Galian C Di Majalengka Tanpa Solusi Hanya Memindahkan Masalah

 DENGGOL Bicara Siapa Dia:Waspada Kerusakan Alam Lingkungan

MAJALAH GALANG.COM-MAJALENGKA JAWA BARAT: Aktivitas tambang Galian C di Kabupaten Majalengka kembali menjadi perdebatan. Pemerintah didesak menertibkan tambang ilegal yang dituding merusak lingkungan. Namun di saat bersamaan, ribuan warga menggantungkan penghidupan dari aktivitas pengerukan tanah dan batuan tersebut.

Di tengah tarik-menarik kepentingan itu, anggota DPRD Majalengka Fraksi PKS, Iing Misbahuddin, menilai persoalan tambang tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan penertiban semata.“Persoalan Galian C tidak sesederhana ditutup atau tidak ditutup,” kata Iing, Selasa (12/5/2026).

Pernyataan itu muncul di tengah meningkatnya sorotan terhadap aktivitas tambang di sejumlah wilayah Majalengka. Beberapa kawasan penambangan disebut mulai memicu kerusakan bentang alam, sedimentasi sungai, hingga keluhan warga akibat lalu lalang truk bermuatan material.

Namun hingga kini, persoalan tambang di Majalengka masih menyisakan problem klasik: lemahnya pengawasan, tumpang tindih kepentingan ekonomi, dan minimnya kepastian tata kelola.

Iing menyebut, dalam teori hukum yang dikemukakan filsuf asal Jerman, Gustav Radbruch, hukum seharusnya berpijak pada tiga hal, yakni kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Menurut dia, ketiga aspek tersebut sering kali berjalan pincang dalam praktik pengelolaan tambang di daerah.

Dari sisi kepastian hukum, ia meminta aktivitas tambang ilegal ditindak tegas. Sebab aktivitas pertambangan tanpa izin dinilai membuka ruang eksploitasi lingkungan tanpa kontrol yang memadai.“Tambang liar harus ditindak karena berpotensi merusak lingkungan dan merugikan masyarakat sekitar,” ujarnya.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa pendekatan hukum semata tidak akan menyelesaikan akar persoalan. Sebab sebagian masyarakat di kawasan tambang menggantungkan mata pencaharian dari sektor tersebut, mulai dari buruh angkut, sopir truk, hingga pekerja pemecah batu.

Kondisi itu membuat penertiban tambang kerap memunculkan dilema. Di satu sisi pemerintah menghadapi tekanan untuk menjaga lingkungan, namun di sisi lain penutupan tambang berpotensi memicu persoalan sosial baru.“Penutupan tambang tanpa solusi hanya akan memunculkan persoalan sosial baru,” kata Iing.

Ia menilai pemerintah daerah dan pemerintah provinsi perlu menyiapkan skema transisi yang lebih jelas, termasuk edukasi dan regulasi tambang rakyat berbasis lingkungan. Menurut dia, negara tidak cukup hanya hadir sebagai penindak, tetapi juga harus mampu menyediakan alternatif kebijakan yang memberi kepastian bagi masyarakat kecil.

Dalam beberapa tahun terakhir, polemik tambang Galian C di Majalengka memang terus berulang. Persoalan kerusakan lingkungan, izin operasional, hingga dugaan tambang ilegal kerap muncul, namun belum sepenuhnya terselesaikan.

Di lapangan, benturan antara kepentingan ekonomi dan konservasi lingkungan masih menjadi persoalan utama. Sementara warga di sekitar kawasan tambang berada di posisi paling rentan menerima dampaknya.

“Keadilan ekologis harus menjadi prioritas, namun negara juga wajib memberikan kemanfaatan berupa edukasi maupun legislasi tambang rakyat yang ramah lingkungan,” ujar Iing. (www.majalahgalang.com//ras/@eko)

Kemendagri –Kementerian Pendidikan Dasar Menengah Dengan KPK Bangun Pendidikan Antikorupsi Luncurkan Buku Panduan Antikorupsi

DENGGOL Bicara Siapa Dia:Sejak Dini Generasi Harus Bersih Harapan Bangsa

MAJALAHGALANG.COM-JAKARTA:Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), pemerintah daerah (Pemda), serta seluruh kementerian/lembaga terkait, meluncurkan Buku Panduan dan Bahan Ajar Pendidikan Antikorupsi (PAK), pada Senin (11/5).

Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menegaskan langkah ini menjadi ruang paling strategis dalam membentuk karakter bangsa dan membangun budaya antikorupsi sejak dini.“Pendidikan harus menjadi fondasi membangun generasi berintegritas. Karena itu, penguatan integritas pendidikan dari pusat hingga daerah harus memiliki arah dan semangat yang sama,” tegas Setyo dalam sambutannya di Gedung Sasana Bhakti Praja Kemendagri, Jakarta.

KPK memandang penguatan integritas di sektor pendidikan masih menjadi pekerjaan besar bersama. Hal itu didasari dari hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan 2024 yang menunjukkan Indeks Integritas Pendidikan berada pada angka 69,50 dari skala 100.

Nilai tersebut menunjukkan sistem integritas pendidikan mulai terbentuk, namun belum sepenuhnya menjadi budaya yang konsisten di seluruh ekosistem pendidikan. Sebab demikian, pendidikan antikorupsi diposisikan sebagai strategi hulu negara untuk membangun fondasi karakter dan integritas generasi masa depan.

Peluncuran Buku Panduan dan Bahan Ajar PAK ini juga menjadi bagian dari upaya tindak lanjut dan evaluasi atas hasil SPI Pendidikan 2024, yang perbaikannya dilakukan sepanjang tahun 2025 oleh seluruh pemangku kepentingan pendidikan, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Buku Panduan Pendidikan Antikorupsi akan disertai lima buku Bahan Ajar untuk guru-guru di seluruh jenjang, mulai dari PAUD, SD, SMP, hingga SMA dan SMK. Dalam panduan ini, terdapat lima kompetensi kunci yang menjadi fondasi Pendidikan Antikorupsi, yaitu terkait ajaran menaati aturan; memahami konsep kepemilikan; menjaga amanah; mengelola dilema etis; dan membangun budaya antikorupsi.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menyampaikan bahwa pendidikan tidak hanya berfungsi membentuk generasi yang cerdas secara akademik, tetapi juga berkarakter dan berintegritas.

“Ini merupakan bagian dari kebijakan untuk memperkuat pendidikan karakter, khususnya kepribadian yang jujur, kepribadian yang berintegritas, bertanggung jawab, dan perilaku yang bersih dari segala macam bentuk korupsi,” ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri III, Akhmad Wiyagus, menekankan panduan tersebut menjadi pedoman bagi seluruh pemerintah maupun satuan pendidikan (satdik) di daerah dalam membangun ekosistem pendidikan berintegritas.

“Kepada seluruh Kepala Daerah untuk mendorong dan memastikan implementasi Pendidikan Antikorupsi dengan memanfaatkan Panduan dan Bahan Ajar Pendidikan Antikorupsi yang telah tersedia, sebagai upaya melakukan perbaikan konkret dan terukur guna meningkatkan integritas pendidikan secara nyata,” ujarnya.

Pelaksanaan SPI Pendidikan 2026

Tahun ini, KPK kembali melaksanakan Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan sebagai instrumen untuk memotret kondisi integritas pendidikan di Indonesia. Adapun periode survei dilaksanakan sejak 13 April sampai dengan 31 Juli 2026.

Pelaksanaan SPI Pendidikan 2026 secara mutlak membutuhkan dukungan dan partisipasi aktif pemangku kepentingan daerah sebagai aktor utama perubahan. Tidak hanya pemerintah daerah, pemangku kepentingan juga mencakup instansi pembina, instansi pengawas, hingga satuan pendidikan. Survei ini menjadi bagian dari evaluasi atas berbagai upaya penguatan integritas yang telah dilakukan bersama dalam satu tahun terakhir.

KPK berharap berbagai langkah perbaikan yang dilakukan dapat memperkuat implementasi pendidikan antikorupsi secara nyata dan berkelanjutan di seluruh satuan pendidikan.”Penting menanamkan semangat masa depan tanpa korupsi mulai dari hari ini. Dengan demikian, pemberantasan korupsi sejatinya dimulai dari ruang kelas,” pungkas Setyo.

Turut hadir dalam kegiatan ini Wakil Ketua KPK, Ibnu Basuki Widodo; Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana; Direktur Jejaring Pendidikan KPK, Dian Novianthi; jajaran kementerian/lembaga terkait; pemerintah daerah; kepala dinas pendidikan; serta para pemangku kepentingan di sektor pendidikan dari berbagai daerah di Indonesia.Siaran pers kpk-(www.majalahgalang.com//ras/sabar sembiring sh)

Perumdam Tirta Darma Ayu Luncurkan Aplikasi Banyu Digital Fitur Unggulan Cek Tagihan Air Pemakaian Meter Secara Real Time Setiap Bulan

DENGGOL Bicara Siapa Dia:informasi pembayaran secara akurat

MAJALAHGALANG.COM-INDRAMAYU JAWA BARAT:Bupati Indramayu, Lucky Hakim, meluncurkan aplikasi Banyu Digital sebagai upaya penguatan layanan air bersih di Perumdam Tirta Darma Ayu. Aplikasi berbasis digital ini diluncurkan guna meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel kepada masyarakat. Acara peluncuran berlangsung di Kantor Perumdam Tirta Darma Ayu, Selasa (05/05/26).

Aplikasi Banyu Digital merupakan hasil kolaborasi Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu dengan Politeknik Negeri Indramayu (Polindra) dalam mendorong transformasi digital pelayanan publik, khususnya pada sektor layanan air bersih.

Aplikasi ini dirancang untuk memastikan layanan yang lebih cepat, mudah diakses, dan transparan.Dalam sambutannya, Bupati Lucky Hakim menegaskan, penguatan layanan berbasis digital menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Banyu Digital menjadi instrumen untuk mempercepat layanan, memperkuat transparansi, dan meningkatkan akuntabilitas. Dengan sistem yang terdigitalisasi, pelayanan harus lebih tertib, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.

Direktur Utama Perumdam Tirta Darma Ayu, H. Nurpan, menjelaskan, aplikasi ini dikembangkan untuk menjawab kebutuhan pelanggan akan layanan yang praktis dan efisien“Melalui satu aplikasi, pelanggan dapat mengakses layanan utama tanpa harus datang ke kantor, sehingga proses menjadi lebih cepat dan efisien,” ujarnya.

Melalui aplikasi ini, pelanggan dapat memanfaatkan berbagai fitur unggulan, antara lain cek tagihan air secara real-time untuk memperoleh informasi pembayaran secara akurat, pelaporan meter mandiri melalui unggahan foto angka meter setiap bulan.

Layanan pengaduan daring untuk melaporkan gangguan seperti kebocoran pipa atau terhentinya aliran air yang dilengkapi data pendukung berupa foto dan lokasi.Selain itu, tersedia pengajuan sambungan baru secara daring serta layanan komunikasi melalui chatbot dan petugas guna mendukung respons yang lebih cepat dan efektif.

Pemanfaatan Banyu Digital diharapkan mampu mempercepat waktu layanan, meningkatkan ketepatan penanganan pengaduan, serta memperkuat sistem pemantauan dan tindak lanjut berbasis data secara real-time.

Melalui peluncuran Banyu Digital, Perumdam Tirta Darma Ayu menegaskan komitmennya dalam menghadirkan layanan air bersih yang lebih cepat, transparan, dan profesional, sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis digital di Kabupaten Indramayu.Diskominfo Indramayu(www.majalahgalang//ras/@Penulis Fikri)