Foto : Kantor Disidik Provinsi Jabar
BANDUNG-MAJALAHGALANG.COM
Beberapa kegiatan di Dinas Pendidikan Jawa Barat, baik yang pelaksanaannya tahun 2024 dan 2025 sampai saat ini semakin tidak jelas. Surat konfirmasi sudah diajukan beberapa kali, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat,
Adapau di antaranya di bidang PKLK yakni paket pemeliharaan beberapa item kegiatan yang diduga fiktif tahun 2023 dengan total Rp 675.676.174 yang lokasi pekerjaannya ada beberapa titik di bagian kantor Bidang PKLK Disdik Jabar.
Ada dana yang lain yang disoroti media yakni dana
penyelenggaraan Rapat Koordinasi Konsultasi (Rakortasi) SKPD di Dinas
Pendidikan Jawa Barat pada setiap tahunnya pasti ada dianggarkan dari APBD
Provinsi Jawa Barat. Dan besar anggarannya pada setiap tahunnya selalu berbeda,
tapi yang pasti anggarannya cukup besar.Paket Rakortasi tahun 2024 senilai
Rp10.283.620.530.
Wartawan SUAR,Demokratis,sudah berupaya mencari informasi melalui konfirmasi tertulis yang ditujukan kepada Kepala Dinas. Kemana saja dana Rakortasi tersebut disalurkan dan digunakan untuk apa saja dana Rakortasi sebesar itu? Salah ratu ruang Bidang PKLK.
Beberapa tahun belakangan ini di Dinas
Pendidikan Jabar ada kegiatan Belanja Jasa Tenaga Kebersihan yang mengelola
kebutuhan Tenaga Kebersihan di Dinas Pendidikan Jawa Barat. Kegiatan ini
dikelola perusahaan swasta dengan metode pemilihan E-Purchasing. Pagu anggaran
untuk kegiatan ini mencapai Rp2.986.215.498 yang berasal dari APBD
Provinsi Jawa Barat tahun 2025, ada kenaikan yang signifikan dari tahun 2024
lalu.
Salah satu yang menjadi sorotan yakni keberadaan
perusahaan ini turut berkantor di lingkungan Disdik Jabar, tepatnya di Samping
Aula Ki Hajar Dewantara, statusnya nyewa atau cuma-cuma, sehingga ada dugaan
perusahaan penyedia Jasa Kebersihan ini merupakan perusahaan “kukutan” Disdik
Jabar.
Dari penjelasan humas untuk ketiga kegiatan yang
dipertanyakan Demokratis tersebut, sudah didisposisikan kepada
Ariep Rachman Bagian Umum, sudah beberapa kali
mencoba menemui Kadis Pendidikan provinsi Jawa Barat, Purwanto tidak ada
di kantor.
Pada kesempatan lain, wartawan terus
berupaya menemui Ariep Rachman, dicoba konfirmasi minta jawabannya kaitan
dengan paket kegiatan yang telah didisposisikan kepadanya, namun sangat sulit
menemuinya. Ditanya melalui satpam, jawabnya pasti “tidak ada”.
Diminta kepada kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Purwanto bisa lebih terbuka dalam pelaksanaan beberapa kegiatan yang dilaksanakan, karena semua kegiatan tersebut menggunakan uang rakyat melalui APBD Jabar. Kepala Dinas harus menginstruksikan kepada bawahannya yang telah menerima disposisi harus berani lebih transparan.
Purwanto diduga dekat dengan
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, sama-sama dari Purwakarta. Demikian
juga Kasubag TU yang baru dilantik Suharyanto Adhi Saswinto agar lebih tegas
kepada stafnya. (ras/is/tim red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar