7.000 Bayi di Jawa Barat Derita Gizi Buruk

Gubernur Jabar Ahmad Herawan

OLEH: SAUFAT ENDRAWAN

Bandung –"kba.GALANG"

Banyaknya kasus gizi buruk di beberapa wilayah di Jawa Barat (Jabar), terutama di Kabupaten Bandung, menjadikan warga miskin yang menderita gizi buruk akan mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah Provinsi Jabar.

Gubernur Jawa Barat Ah­mad Heryawan, kepada SH, di Bandung, Minggu (20/3), me­nyatakan, pihaknya menaruh perhatian khusus terhadap ma­salah gizi pada anak-anak. Apalagi saat ini sekitar 11,5 persen bayi yang lahir di Jawa Barat memiliki berat badan kurang dari 2.500 gram. Atau, setidaknya ada sekitar 7.000 bayi yang memiliki berat badan rendah. Kondisi itu sangat rentan terhadap gizi buruk.

Untuk itu, upaya terus dilakukan guna meningkatkan kualitas bayi yang lahir. Ini dengan cara mengoptimalkan program pemberdayaan pe­rempuan dan keluarga berencana. Melalui pendekatan keluarga diharapkan tumbuh ke­sadaran pentingnya asupan gizi bagi ibu dan anak. Tidak hanya itu, sekitar 5.000 bidan akan disebar ke daerah rawan gizi di Jawa Barat.

“Bobot bayi lahir yang kurang akan berpengaruh terhadap kualitas hidup di masa mendatang. Untuk itu, peran perempuan dalam membangun kualitas keluarga sa­ngat penting. Jadi, menjadi sa­ngat penting melibatkan perempuan dalam pembangunan manusia Jawa Barat yang berkualitas. Peran dan duku­ngan semua pihak juga diperlukan demi kemajuan Jawa Barat di masa mendatang,” ujar Heryawan, di Ge­dung Negara Pakuan Bandung, Minggu.

Menurutnya, dukungan se­mua pihak juga diperlukan, sehingga ke depan masalah tersebut dapat diatasi secara komprehensif dan terintegrasi dalam kebijakan lintas sektoral. Ia berharap  perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2010 yang dila­kukan Badan Pusat Sta­tistik (BPS) menunjukan kenaikan angka Indeks Kesehatan Jawa Barat. Harapan itu harus diwujudkan dengan kerja keras semua pihak.

Hal  ini di antaranya kese­riusan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang mengalo­kasikan anggaran kesehatan tahun 2011 sebesar 7,56 persen dari APBD atau setara dengan Rp 743,75 miliar lebih. “Jumlah tersebut meningkat Rp 414,51 miliar lebih atau 125,9 persen dari alokasi tahun 2010 yang hanya Rp 329,24 miliar,” tuturnya.

Diharapkan pada tahun 2012 alokasinya mencapai 10 persen dari total APBD sesuai amanat UU No 36/2009 tentang Kesehatan.
Senada dengan itu, Ketua Tim Penggerak PKK Jawa Barat Netty Prasetiyani Her­yawan menyatakan, masalah kesehatan ibu dan anak tidak hanya menjadi peran sentral kaum perempuan, tetapi juga kaum laki-laki.

Menurutnya, keberadaan keluarga yang sehat dan kuat adalah perpaduan peran perempuan dan laki-laki. Mereka harus bisa menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik dan bertanggung jawab. “Sehingga pada akhir­nya, kualitas kesehatan anak merupakan wujud dari keterpaduan tanggung jawab keluarga yang dilaksanakan kaum perempuan dan laki-laki,” ujarnya.

Terobosan
Sementara itu, Kepala Di­nas Kesehatan Jawa Barat Alma Lucyati menyatakan, Pe­merintah Provinsi Jawa Barat sudah melakukan langkah te­robosan guna meningkatkan kualitas kesehatan bayi yang lahir. Menghadapi masalah tersebut, pemprov telah melaksanakan program pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana.

Menurunya, program tersebut dapat memberikan kontribusi dalam mewujudkan sumber daya manusia yang sehat dan berkualitas. “Jumlah balita yang mengalami gizi buruk pada 2010 mengalami penurunan dibandingkan 2009,” ujarnya.
Menurut Alma, pada 2009 jumlah balita yang mengalami gizi buruk sekitar 0,96 persen dari jumlah balita yang lahir, yakni sekitar 1 juta balita. Se­menatara itu, pada 2010 jumlah balita yang mengalami gizi buruk turun menjadi 0,93 persen.

Dia menambahkan, ada beberapa daerah di Jabar yang rawan kasus balita gizi buruk. Daerah tersebut yaitu Kara­wang, Sukabumi, Cianjur, Ga­rut, Sumedang, Majalengka, Kuningan, Cirebon, dan Ka­bupaten Bandung. Dinkes Jawa Barat sendiri menarget­kan pada 2015 angka masalah ku­rang gizi di Jabar bisa ditekan menjadi 15 persen. Saat ini masalah kurang gizi sekitar 23,3 persen. “Butuh dukungan partisipasi warga dengan se­gera melaporkan masalah tersebut ke puskesmas terdekat,” ujarnya.sumber sinar harapan.co.id-//kba.ajiinews//galang//.