Pemerintah Pusat Dana Rp 15 Triliun Buka Lapangan Kerja

Pemerintah Siapkan Rp 15 Triliun, Buka Lapangan Kerja

Penulis : Faisal Rachman   

Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa berbincang saat akan memulai Rapat Koordinasi Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025 di Jakarta, Senin (27/6).(SH/Septiawan)

Jakarta-"kba.GALANG"

 Pemerintah menyiapkan dana Rp 15 triliun untuk menciptakan lapangan kerja secara langsung maupun tak langsung. Dana sebesar itu berasal dari dana penghematan sejumlah kementerian/lembaga (K/L) di tahun 2011.

Menko Perekonomian Hatta Rajasa di Jakarta, Senin (27/6) pagi mengatakan, penambahan anggaran untuk menciptakan lapangan kerja baru merupakan respons atas program moratorium pengiriman TKI ke Arab Saudi. Dari penghitungan pemerintah, menurut Hatta, saat ini program penghematan anggaran K/L bisa mengumpulkan dana Rp 15 triliun lebih.

“Kami akan fokuskan dana tersebut untuk pembangunan infrastruktur, sarana transportasi, dan program-program penciptaan lapangan kerja. Memang tak semua anggaran Rp 15 triliun itu untuk ketenagakerjaan, namun program percepatan infrastruktur secara tak langsung tentu akan menciptakan lapangan kerja juga,” tuturnya usai memimpin rapat koordinasi tentang penciptaan lapagan kerja di kantornya.

Mengenai program peningkatan lapangan kerja lewat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, Hatta mengungkapkan, pemerintah akan mengalokasikan dana tambahan Rp 1,4 triliun. “Dengan program itu jumlah penerima manfaat bertambah menjadi 1,86 juta jiwa dengan catatan mereka itu yang bekerja delapan jam,” ujarnya.

Dengan tambahan Rp 1,4 triliun dana PNPM, anggaran yang sebelumnya dialokasikan sebesar Rp 10,5 triliun tahun ini menjadi sebesar Rp 11,9 triliun. “PNPM itu efeknya besar, karena masyarakat sendiri yang harus berinisiatif,” katanya.

Berdasarkan data dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), setiap bulannya ada sekitar 15.000-20.000 TKI yang dikirim ke Arab Saudi. Dengan kebijakan moratorium yang akan efektif berjalan Agustus nanti, merekalah yang akan menjadi sasaran dari program penciptaan lapangan kerja baru ini.

“Ada 38 kabupaten/kota yang terindikasi jadi kantung-kantung TKI ke Arab Saudi. Nah, kami akan fokus untuk mengarahkan program-program pembangunan ke daerah tersebut,” tutur Hatta. Selain program PNPM Mandiri, kata Hatta, pemerintah juga akan menyiapkan berbagai program pelatihan di wilayah-wilayah tersebut. “Mereka akan mendapat upah dari pelatihan dan juga mendorong ke industri manufaktur,” ujarnya.

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar menambahkan, semua kebutuhan anggaran untuk mendukung program tersebut sedang dihitung oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Kemenakertrans.

”Ada yang sifatnya langsung melalui PNPM. Jumlahnya beda-beda. Kalau PU melalui PNPM Mandiri, di Kemenakertrans itu melalui padat karya produktif untuk perempuan, teknologi kreatif. Kalau di daerah pesisir di Cirebon itu misalnya, melalui program perumahan nelayan,” kata Muhaimin.

Saat ditanyakan kenapa program-program peningkatan lapangan kerja seperti sekarang baru-baru ini saja dibuat, Muhaimin membantahnya. Menurutnya, program-program ini sudah dikerjakan dari dahulu.  “Sebetulnya sudah, hanya fokusnya saja karena ada peningkatan tambahan antisipasi moratorium,” tuturnya.

Hatta pun mengatakan hal serupa. Ia mengklaim capaian penurunan pengangguran tahun lalu dari 7,14 juta jiwa menjadi 6,8 juta jiwa sebagai bukti pemerintah bekerja untuk menurunkan pengangguran. “Sebanyak 3,3 juta jiwa lapangan kerja tercipta dengan pertumbuhan ekonomi 6,1 persen. Itu artinya ada 400.000 sampai 500.000 lapagan kerja tercipta dari setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

Menteri Keuangan Agus Martowardojo kepada SH mengakui, penghematan angaran K/L memang meleset dari target yang ditetapkan sebelumnya. Jika di awal tahun ini ada target sebesar Rp 20 triliun dari penghematan anggaran K/L yang tak perlu atau tidak prioritas, maka sejalan dengan waktu ternyata realisasinya tak sampai sebesar itu.

Terakhir Agus menargetkan dana penghematan bisa mencapai Rp 17 triliun. “Dari Rp 17 triliun, ternyata hanya bisa Rp 15,1 triliun.  Ini karena ada sejumlah kementerian yang pendanaan luar negerinya double counting jadi tidak bisa mencapai angka yang Rp 17 triliun itu,” katanya.-sumber sinar harapan //kba,ajiinews//galang//bento pakpahan